TRIBUNNEWS.COM, JENEPONTO - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengunjungi Kabupaten Jenoponto, salah satu sentra produksi Jagung dan padi di Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungannya, Mentan menyampaikan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam membangun pertanian terlebih di masa pandemi global Covid-19.

“Saya mengajak kepolisian dengan Satgas Pangan-nya, Bulog, pelaku usaha, TNI. Ini panggilan negara. Kita pastikan kebutuhan pangan masyarakat aman. Bantu negara ini yah dek, ” kata Mentan Syahrul saat diterima Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, Senin (20/4)

Pertanian, menurut Mentan, dalam situasi dan kondisi seperti ini tidak boleh berhenti. “Kegiatan produksi dan distribusi harus jalan. Saya minta, Kepolisian kawal angkutan yang membawa bahan pangan,” ujarnya.

Mentan bersama Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar juga melakukan panen padi di Desa Kalumpangloe, Dusun Palippri, Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto.

Dalam sambutannya, Bupati Iksan melaporkan bahwa ada 26 ribu hektar sawah di Kabupaten Jeneponto dengan produktivitas 5-6 ton per hektar, dan 36 ribu hektar jagung dengan produktivitas 7,8 ton per hektar.

“Tapi saya sampaikan sedikit kendala Pak Menteri. Untuk komoditas jagung, sebagian petani menjual hasilnya ke daerah lain dikarenakan ada selisih harga. Kadar air jagung petani disini mencapai 30 persen, harganya Rp 1.700 per kilogram. Sementara di tempat lain, Rp 1.800 per kilo gram,” ungkap Iksan.

Hal ini, menurut Iksan terjadi karena petani terjebak dalam praktek ijon. Selain itu, kadar air jagung yang diinginkan para pengepul adalah 7 persen, sementara petani tidak melakukan perlakuan paska panen sehingga hasil panen langsung dijual dengan kadar air mencapai 30 persen.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Syahrul memberikan saran untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian.

“Ada KUR pertanian sebesar Rp 50 triliun. Manfaatkan itu. Kalau ada ijon atau tengkulak, saya minta Dinas pertanian koordinasi dengan Dirjen PSP, gulirkan KUR di sini,” ujar Syahrul.

Kehadiran KUR, menurut dia adalah salah satu upaya negara untuk memastikan kesejahteraan bagi para petani di seluruh Indonesia dan membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

“Jangan perantara untungnya jauh lebih banyak dari petani. Tidak ada itu ongkos menginjak rem, ingat itu. Jangan beli jagung dari petani Rp 1.700, sesuai HPP-lah. Harga beli itu Rp 3.150. Jangan beli dibawah HPP, ” kata Mentan Syahrul.

Oleh karena itu, menurutnya harus ada proses pengolahan, penjemuran sehingga kualitas jagung baik sehingga harga lebih tinggi.

Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, KUR dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian alat.

“Plafon Rp 500 juta ke atas pun bisa diakses. Soalnya, ada agunannya berupa alat pertanian yang dibeli,” kata Sarwo Edhy.

Sejauh ini, Bank BRI tercatat sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 8,4 triliun, Bank BNI sebesar Rp 1,1 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara Bank lainnya (plus bank daerah) sebesar Rp745 miliar.

“Syarat mendapat KUR pertanian cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking. Penyaluran KUR bekerja sama dengan bank milik BUMN,” kata Sarwo Edhy.

Bank yang  melayani KUR semuanya merupakan bank milik pemerintah atau BUMN. Namun, Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya juga mengharapkan bank milik Pemerintah Daerah juga bisa melayani KUR.

“Karena bank milik daerah sangat mengetahui betul potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga ini akan sangat membantu kemajuan pertanian daerah itu,” pungkasnya.