TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Governing Body Meeting (GBM) Asian Productivity Organization (APO) ke-62 sepakat memanfaatkan surplus anggaran APO yang diakumulasikan sejak tahun 2010-2019 untuk pemulihan ekonomi dan bisnis akibat pandemi Covid-19.

Sesditjen Binalattas Kemnaker Surya Lukita Warman selaku Alternate Direktor APO for Indonesia menjelaskan persetujuan tersebut dicapai setelah mayoritas Anggota APO mengusulkan proposal dalam teleconference GBM APO yang dipimpin Sekjen APO, AKP Mochtan (Indonesia) dan pimpinan sidang APO, Dr. Ha. Minh Hiep (Vietnam) pada Senin (8/6/2020).

"Negara-negara Anggota APO sepakat mengalokasikan anggaran untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19," kata Surya Lukita, mewakili Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono.

Dikatakan Surya, anggaran yang Dialokasikan sekitar 2,5juta dolar AS akan digunakan untuk pembiayaan pengentasan krisis akibat pandemi Covid-19 seperti program transformasi bisnis, keberlangsungan bisnis membantu UMKM di berbagai negara.

"Implementasi dengan memperkuat kemampuan digital NPO; penyediaan In country services; mengorganisir Program Digital Multicounty (DMC) dan melaksanakan penelitian untuk pemulihan UMKM/ Mikro Small Medium Enterprises (MSMEs)," ujar Surya Lukita.

Sekretariat Jenderal APO, AKP Mochtan menambahkan prosedur pemanfaatan surplus tersebut yakni setiap negara Anggota APO akan memperoleh bantuan yang sama dan akan didampingi dalam pelaksanaannya.

"Durasinya, diajukan untuk dilaksanakan dari 2020 setelah mendapat persetujuan Governing Body," ujarnya.

"GBM ke-62 ini semula akan dilaksanakan di Nadi, Fiji pada 21-23 April 2020. Namun GBM akhirnya digelar secara teleconference dikarenakan masalah pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan rapat dilaksanakan secara langsung," tambahnya.

APO yang berdiri sejak 11 Mei 1961, merupakan organisasi di Asia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas Negara-negara anggotanya.

Teleconfence diikuti perwakilan APO dari 20 negara. Ke-20 negara yang mengikuti zoom GBM selama 6 jam tersebut yakni Indonesia, Philipina, Vietnam (Chair), Srilangka, Singapura, Thailand, Kamboja, Mongolia, Bangladesh, Jepang, Turki, Malaysia, Fiji, India, China, Nepal, Korea, Pakistan, Lao dan Iran.(*)