Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KemenkopUKM Genjot Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM, salah satunya dengan melibatkan sektor UMKM dalam belanja barang dan jas

KemenkopUKM Genjot Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kemenkop UKM
Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto di Kantor LKPP, Jakarta, Rabu (17/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM, salah satunya dengan melibatkan sektor UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Terutama dalam masa pandemi yang menyediakan tantangan ekonomi bagi pelaku UMKM.

Untuk itu, Rabu (17/6/2020), Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto.

KemenkopUKM mendorong LKPP agar melibatkan sektor UMKM dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Ia pun berharap agar belanja kementerian dan lembaga yang memiliki ptensi sekitar Rp 700 triliun itu dapat memprioritaskan produk-produk UMKM.

Kini, KemenkopUKM bersama LKK tengah menyiapkan UMKM untuk masuk ke dalam sistem LKPP.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja Kementerian/Lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar 700 trillion bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada produk UKM," tegas Teten Masduki dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor LKPP, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Teten mengatakan, keputusan ini adalah momen terbaik. Apalagi, sangat penting untuk memulihkan perekonomian dengan melibatkan peran UMKM di tengah kondisi pandemi.

Ia mengaku, berdasarkan data, jumlah pelaku UMKM naik 36 persen di e-commerce atau platform digital. Pihaknya juga optimistis perekonomian Indonesia akan terbantu dengan produk dalam negeri.

“Saya minta kepada Pak Roni supaya ada halaman khusus (di platform LKPP). Hal ini disambut luar biasa oleh presiden, yang juga meminta saya untuk memantau market,” katanya.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri jika sudah tersedia.

Selain itu, perpres tersebut mewajibkan memprioritaskan pengadaan untuk usaha kecil.

Halaman
12
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas