TRIBUNNEWS.COM - Program food estate atau lumbung pangan baru di lahan rawa Kalimantan Tengah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Program tersebut dinilai mampu mengatasi kemungkinan adanya krisis pangan dan memenuhi ketersediaan kebutuhan Nasional.

Peneliti Lembaga Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Riyanto mengatakan bahwa program tersebut adalah program percontohan yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Namun sebelum kesitu, Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai leading sector harus menguatkan komunikasi dan koordinasi antar semua pihak. Terutama kepada empat kementerian yang juga sama-sama tetlibat dalam program ini.

"Libatkan juga peneliti lahan rawa dan ahli padi untuk mengembangkan teknologi budidaya yang pas di lahan rawa. Studi dampak lingkungan dan sosial penting dilakukan, disamping benefit dan cost-nya secara ekonomi," kata Riyanto, Sabtu, 27 Juni 2020.

Dia mengatakan, program ini sebaiknya juga melibatkan masyarakat lokal yang didukung penuh oleh Badan Usaha Milik Negera (BUMN) sebagai fasilitator. Langkah ini penting dilakukan agar program food estate benar-benar dirasakan langsung masyarakat sekitar.

"Agar berdampak positif terhadap masyarakat lokal maka ke depan perlu dikembangkan kemitraan petani lokal dengan BUMN," katanya.

Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan pencetakan sawah baru di lahan rawa juga dinulai Riyanto sudah sangat tepat. Terlebih pembukaan pada lahan di Jawa sudah sangat sulit karena memakan biaya mahal.

"Saya kira ke depan perlu ada modifikasi teknologi budidaya terhadap tanaman padi. Sehingga terjadi peningkatan mutu dari sisi produksnya," katanya.

Sedangkan Pengamat pangan sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian (FP) Universitas Brawijaya Malang, Sujarwo menilai bahwa program food estate memiliki skala ekonomi yang luas dan menjadi prasyarat untuk menuju modernisasi pertanian.

"Ini suatu langkah yang besar. Namun begitu, pembangunan kelembagaan pertanian harus lebih diperhatikan," katanya.

Menurut dia, program food estate harus memiliki asas partisipasi aktif petani, juga konsep keberlanjutan dan tujuan kesejahteraan bersama. Program ini wajib mengambil porsi besar baik dari sisi produksi di hulu maupun di hilir dalam bingkai agribisnis pangan.

"Food estate sebagai entitas harus menjadi leverage faktor dengan meyakinkan petani bahwa berkolaborasi dalam bingkai food estate akan meningkatkan kesejahteraan petani dan bangsa Indonesia," terangnya.

Perlu diketahui, program food estate berbeda dengan rice estate atau pengembangan beras. Food estate lebih cenderung mengintegrasikan antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada lahan yang telah tersedia.

Mengenai hal ini, Sujarwo berharap pengembangan konsep food estate dikuatkan dari sisi norms, trust, dan networking melalui konsep yang ada dan diupayakan semaksimal untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat bahwa dengan food estate ketersediaan pangan akan menjadi lebih baik.