Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mensos Minta Pengelolaan Anggaran Penanganan Corona Transparan dan Akuntabel

Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta seluruh jajaran unit di Kementerian Sosial mendukung upaya Reformasi Birokrasi, salah satunya dalam mengelol

Mensos Minta Pengelolaan Anggaran Penanganan Corona Transparan dan Akuntabel
Kementerian Sosial
Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam pembukaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peluncuran aplikasi workplace di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Salemba, Jakarta, Selasa (30/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta seluruh jajaran unit di Kementerian Sosial mendukung upaya Reformasi Birokrasi, salah satunya dalam mengelola anggaran.

“Penggunaan anggaran harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel sebagai wujud pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi, ” ujarnya pada acara pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peluncuran aplikasi workplace di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Salemba, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Kegiatan diikuti sebanyak 257 peserta yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, tim Reformasi Birokrasi dan pegawai di lingkungan Kemensos RI.

Pada kesempatan itu, Menteri Juliari menekankan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan digital workplace sebagai terobosan berbasis teknologi untuk mempercepat dan mendorong pelayanan agar transparan dan akuntabel.

Baca: Kelola Dana Rp 104 Triliun untuk Tanggulangi Covid-19, Mensos Minta Transparansi Anggaran Ditegakkan

Prinsip transparan dan akuntabel diperlukan mengingat anggaran Kemensos yang mencapai Rp 104 triliun untuk program perlindungan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

“Dengan Rp 104 triliun Kemensos memikul tanggungjawab besar yang tidak boleh main-main karena berasal dari pajak agar dibelanjakan bukan untuk disimpan, ” kata Juliari. 

Jika uang disimpan tidak ada ponten, seharusnya dibelanjakan untuk membantu warga terdampak Covid-19 dan seluruh unit kerja Eselon I harus memililki pemahaman sama.

“Membelanjakan uang tentunya dengan mengikuti sistem dan mekanisme agar akuntabel dan transparan, serta harus cepat, ” kata Juliari.

Baca: Sekjen Kemensos Tanggapi Penilaian Lambannya Penyaluran Bansos

Salah satunya terobosan melalui surat edaran dari Dirjen Penangnan Fakir Miskian (PFM) Kemensos kepada setiap kepala daerah yang sangat simpel, bahkan tidak habis satu lembar.

“Surat edaran dari Dirjen PFM terkait mempercepat proses penyaluran bansos yang simpel agar Pemda mudah untuk memahaminya, ” ungkap Juliari.

Halaman
12
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas