TRIBUNNEWS.COM - Di tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp540 miliar untuk Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya.

Dengan jangkauan hingga 900 kecamatan, total alokasi anggaran tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 17 orang di setiap lokasi dengan masa pelaksanaan sekitar 75 hari, sehingga total potensi penyerapan tenaga kerja Program PISEW tahun 2020 sebanyak 15.000 tenaga kerja.

Hingga 30 Agustus 2020, tercatat anggaran pelaksanaan PISEW sudah tersalurkan sebesar 73% atau senilai Rp394,2 miliar dan telah menjangkau 843 kecamatan dengan realisasi penyerapan 14.764 tenaga kerja.

Anggaran tersebut merupakan bagian dari total alokasi anggaran sebesar Rp12,32 triliun yang ditujukan Kementerian PUPR untuk program PKT (Padat Karya Tunai/cash for work) di 34 Provinsi di Indonesia yang utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung produktivitas masyarakat pedesaan, sehingga berpotensi memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

“Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Ia menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa.

Salah satu lokasi pelaksanaan Program PISEW oleh Kementerian PUPR ialah melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten, Ditjen Cipta Karya di 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Lebak, dan Serang.

Umumnya, infrastruktur yang dibangun di wilayah Banten tersebut berupa jalan produksi sebagai infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri, serta sebagai prasarana pendukung pemasaran komoditas dengan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Selain itu, infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan atau perdesaan seperti pembangunan jembatan kecil, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM juga turut dibangun sehingga memberikan manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat.

Hingga saat ini, Kementerian PUPR pun terus mempercepat penyaluran program PKT termasuk PISEW sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat terlebih di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian akibat dampak Pandemi COVID-19. Selain Itu, berbagai kegiatan dalam Program PKT juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mendapat dukungan dari DPR RI.(***)