TRIBUNNEWS.COM - Kabupaten Pati tahun 2021 kembali mendapatkan alokasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 700 hektare (Ha). Asuransi akan diberikan kepada petani di 8 kecamatan di Kabupaten Pati yang mempunyai potensi banjir, kekeringan, dan hama penyakit tinggi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyebut, banyak pencapaian sejak penerapan asuransi pertanian. Dengan ikut asuransi pertanian ini agar petani merasa aman untuk berproduksi.

"Kita tidak ingin kalau kena bencana alam seperti banjir, kekeringan, bencana alam, atau sapi yang mati itu menyebabkan petani yang rugi," kata Mentan SYL, Sabtu (10/4).

Setelah bergabung dalam sebuah kelompok tani dan memahami manfaat jaminan kerugian yang didapat dari program asuransi pertanian, maka petani bisa segera mendaftarkan diri. Namun, waktu pendaftaran biasanya paling lambat berlangsung 30 hari sebelum musim tanam dimulai.

"Untuk mendaftarkan diri, petani juga akan mendapat pendampingan khusus dari petugas UPTD Kecamatan serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)," pungkas Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengapresiasi kebijakan pemprov Jateng ini. Menurutnya, memang diperlukan kehadiran Pemerintah Daerah untuk melindungi petani kategori miskin.

"Dengan diikutkan asuransi lahan para petani itu, maka mereka sudah tidak perlu was-was gagal panen. Apalagi saat ini curah hujan tinggi yang berpotensi lahan pertanian mengalami kebanjiran," ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy berharap kebijakan seperti ini dapat diikuti daerah lain. Selain itu, dia juga berharap petani bukan kategori miskin mengikutkan lahan pertaniannya asuransi secara mandiri.

“Makanya tugas pemerintah melakukan sosialisasi dan sebagainya. Ke depan, kami akan dorong mereka untuk mandiri. Pemerintah akan berkomitmen dengan itu, karena belum semua (ikut asuransi),” kata Sarwo Edhy.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Pati, Kun Saptono, berharap alokasi ini bisa mengganti kerugian gagal panen para petani akibat bencana alam maupun serangan hama.

Kecamatan yang mendapatkan alokasi AUTP tahun ini adalah Kecamatan Sukolilo, Winong, Jakenan, Dukuhseti, Margorejo, Pati, Juwana, dan Kayen.

“Kalau Kecamatan Gabus tahun ini tidak dapat karena Gabus sudah dapat tahun kemarin. Kuota cukup banyak hampir seluruhnya di Gabus, jadi ini yang 700 hektare selain ini,” kata Kun.

Saat ini Dipertan Pati telah mengerahkan tim Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk mendata kelompok tani mana saja yang akan mendapatkan bantuan AUTP.

“Kita menunggu data usulan dari kecamatan. Penerima bisa beda bisa sama dengan kurun waktu. Kalau sudah dua kali berturut-turut kemungkinan diminta ganti lokasi, agar ada pemerataan,” kata Kun.

Sumber pembiayaan program AUTP APBD berasal dari petani tertanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi. Premi asli yang harus dibayar petani dalam program ini harusnya Rp180 ribu per hektare lahan per musim tanam (MT). Tak seperti AUTP APBN, dalam program AUTP APBD iuran para petani ditanggung pemerintah seluruhnya.

Kun memaparkan, kriteria sawah padi yang dapat diasuransikan dalam program ini adalah yang rentan terdampak banjir, kekeringan, dan serangan hama.

Teknis pencairan preminya yakni setelah kelompok tani mengajukan ke PT Jasindo selaku BUMN yang menjadi mitra AUTP. Pihaknya akan terjunkan tim penilai. Ketika tingkat kerusakan sekitar 75 persen, maka klaim akan bisa cair.