TRIBUNNEWS.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar hadiri Pelepasan KKN dan Kuliah Umum Tahun 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kamis (1/7/2021).

Halim Iskandar menjelaskan pentingnya akurasi data potensi dan masalah yang ada di desa dalam mendukung pembangunan desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya agar semakin lengkap data yang dimiliki desa baik data potensi maupun data masalah, baik data yang terkait pemerintahan desa maupun kewargaan desa.

"Ini penting untuk kebijakan pembangunan desa juga penting bagi Perguruan Tinggi untuk menentukan lokasi KKN yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki mahasiswa," kata Halim Iskandar.

Pendataan berbasis SDGs desa sedang berlangsung di seluruh desa di Indonesia. Halim Iskandar mengatakan, targetnya pendataan akan berakhir paling lambat bulan Agustus 2021 sehingga pemetaan potensi dan masalah untuk mendukung pembangunan desa dapat terlaksana secara tepat.

Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini meminta kepada 4.612 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN untuk turut aktif dalam mendukung pemutakhiran data berbasis SDGs desa.

Selain itu, mahasiswa KKN dihimbau untuk mendukung proses pendaftaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama sehingga tercatat dalam sistem.

"Hari ini perlu didukung mahasiswa KKN. Pertama terkait dengan proses pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Hari ini terus kita upayakan. Sudah terdata 70 persen dari 118 Juta warga desa masuk ke dalam sistem informasi desa. Kami berharap adik mahasiswa KKN terus mendukung proses pendataan yang dilakukan Pokja relawan desa dalam mendata desa ini betul-betul mencapai hasil yang diinginkan," ujar Gus Halim, sapaan akrabnya.

Gus Halim menambahkan upaya peningkatan ekonomi desa yang dikembangkan melalui BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Keduanya hari ini sudah memiliki posisi strategis karena sudah berbadan hukum.

"Olehnya kami harapkan dukungan dari mahasiswa KKN agar desa-desa dalam menata dan melakukan proses pendaftaran BUMDesa atau BUMDesa Bersama bisa berjalan lancar," tutur Gus Halim.

Gus Halim tidak lupa mengingatkan para mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap produktif dan aktif dalam melaksanakan KKN. (*)