Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tingkatkan Keamanan Pelayaran, Kemenhub Bahas Aturan Penanggulangan Pencemaran Perairan

Saat ini telah disusun rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

Tingkatkan Keamanan Pelayaran, Kemenhub Bahas Aturan Penanggulangan Pencemaran Perairan
Kemenhub
Kegiatan Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan ini dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Perhubungan, yakni Biro Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

TRIBUNNEWS.COM - Dalam penyelenggaraan kegiatan di perairan, baik laut maupun sungai yang meliputi kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan kepelabuhanan terdapat risiko terjadinya musibah pelayaran yang sering kali diikuti dengan pencemaran di perairan.

Potensi pencemaran tersebut dapat terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti contohnya pencemaran minyak di perairan di mana tidak hanya berpotensi merusak lingkungan sekitar namun juga dapat membahayakan masyarakat di wilayah terdampak.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) kembali meningkatkan upaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran di perairan pelabuhan.

Salah satunya dengan cara melakukan Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan yang merupakan tindaklanjut pelaksanaan Konsinyering Penyusunan Bahan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan yang dilaksanakan akhir tahun lalu.

"Salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah adalah menjaga dan menjamin terlaksananya perlindungan lingkungan maritim. Dan sebagai tindak lanjut dari peristiwa tumpahan minyak di perairan, maka diperlukan suatu sistem tindakan penanggulangan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi," kata Direktur KPLP, Ahmad saat membuka acara, Kamis (19/8).

Lebih jauh Ahmad mengungkapkan seiring berjalannya waktu maka peraturan pun juga dapat berubah dan berkembang mengikuti kondisi zaman serta tuntutan perubahan ke arah yang lebih baik pula.

"Untuk itu maka saat ini kita bersama-sama akan berupaya menyiapkan bahan untuk perbaikan atau revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 di mana diharapkan outline dari revisi peraturan menteri nantinya akan sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja serta menjadi good governance bersama dengan semua pemangku yang melaksanakan peraturan ini," ungkapnya.

Dalam kegiatan pembahasan ini, akan diisi oleh pemaparan dan penjelasan dari para narasumber dan praktisi di bidang hukum serta sekaligus diskusi penyusunan peraturan perundang-undangan serta partisipasi dan masukan dari para peserta.

"Kegiatan ini dilakukan agar Rancangan Permenhub yang akan kita rumuskan dapat mencakup pokok-pokok bahasan yang substantif dan penting sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi kita dalam menjalani tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan lingkungan maritim," tegasnya.

Adapun saat ini rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan telah disusun dan kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta untuk mendapatkan masukan terhadap substansi dari rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas