TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan merespon positif rencana Pemkab Bantul terkait pendirian Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola langsung oleh Kemnaker di Kabupaten Bantul, DIY. Meskipun dikelola oleh Kemnaker, pelatihan BLK ini akan disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan, saat menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Sabtu (2/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Budi Hartawan menyatakan apresiasi atas kunjungan Bupati Bantul ke BBPLK Bandung dan BLK Lembang, dalam rangka mencari referensi untuk membangun BLK UPTP di Bantul.

"BLK UPTP yang dibangun di Bantul untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bantul," ucapnya.

Ia mengatakan, pembangunan BLK UPTP di Bantul ini sebagai solusi mendekatkan antara kebutuhan akan SDM terampil oleh perusahaan dengan ketersediaan SDM terampil.

"Kita harapkan BLK UPTP yang dibangun bisa terintegrasi dengan kejuruannya untuk dapat menghasilkan para pencari kerja yang kompeten," ucapnya.

Dirjen Budi juga menjelaskan, dalam setiap arahannya, Menaker Ida Fauziyah ingin agar pembangunan dan pengembangan BLK UPTP dan UPTD bisa menjadi langkah dalam mendukung peningkatan keahlian SDM yang ada di daerah.

Sementara itu Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka memperoleh gambaran dan informasi yang lebih detail tentang aktivitas BLK dan seberapa besar manfaat bagi peserta pelatihan.

Menurutnya, BBPLK Bandung dan BLK Lembang ini bisa menjadi barometer dalam upaya meningkatkan keahlian SDM di Bantul.

"Kita ingin BBPLK Bandung dan BLK Lembang nantinya bisa menjadi contoh dalam mengembangkan keahlian SDM yang ada di Bantul, kata Abdul Halim Muslih.

Bupati menjelaskan, dalam membangun dan mengembangkan BLK UPTP ini Pemkab Bantul sudah memiliki lahan seluas 2 hektar untuk dapat dijadikan lokasi pembangunan BLK UPTP.

"Saya berharap nantinya masyarakat kabupaten Bantul  dan Provinsi DIY bisa belajar, berlatih di BLK UPTP," katanya

Ia juga menyatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemnaker dan memperoleh sambutan yang positif. Selanjutnya kami serahkan kepada Kemnaker untuk waktu pembangunan BLK UPTP tersebut.

"Kapan BLK UPTP itu akan dibangun dan beroperasi itu sepenuhnya wewenang Kemnaker," katanya.

Hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 21 BLK UPTP yang tersebar di berbagai daerah. Yaitu BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis) dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lainnya adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik). (*)