Fadel Muhammad: Empat Fondasi Bangsa Menjadi Pegangan ke Depan
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyebutkan bahwa Empat Pilar MPR sebagai pegangan bangsa ke depannya.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM, GORONTALO - Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menyebutkan bahwa Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. Empat fondasi bangsa itu menjadi pegangan bagi masyarakat Indonesia ke depan.
“Tugas kami di MPR adalah memperkuat fondasi bangsa, yaitu Empat Pilar MPR. Sosialisasi Empat Pilar MPR menjelaskan secara detail keempat fondasi tersebut. Kita ingin menjaga keempat fondasi bangsa ini,” kata Fadel Muhammad dalam sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Majelis Qasidah Burdah Ar Rayhan, di Gorontalo, Senin petang (18/4/2022).
Fadel Muhammad menjelaskan bahwa MPR memiliki tugas dan kewenangan. Salah satu tugas MPR adalah memperkuat fondasi bangsa, yaitu pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kedua, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
“Jika ada UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka UU itu bisa dibatalkan, disesuaikan atau direvisi. UUD 1945 sudah mengalami empat kali perubahan atau amandemen,” jelasnya.
Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Indonesia adalah negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang artinya meskipun kita berbeda suku, agama, dan lainnya, tetapi tetap menyatu. “Keempatnya menjadi fondasi bangsa kita,” ujarnya.
Fadel menambahkan, untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR, MPR telah menerbitkan seperangkat buku materi sosialisasi. Buku materi itu menjelaskan secara panjang lebar tentang Empat Pilar MPR.
“Dengan sosialisasi ini, kita tidak mau bangsa Indonesia terpecah belah. Kita juga tidak mau bangsa kita tidak mempunyai ideologi. Kita tidak mau bangsa kita tidak punya fondasi undang-undang yang menjadi pegangan kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya.
“Pada intinya, penyampaian sosialisasi Empat Pilar MPR kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia adalah agar bangsa Indonesia ini tetap utuh dengan empat pilar tersebut,” imbuhnya.
Kepada peserta sosialisasi, Fadel mengingatkan bahwa dalam hidup ini harus bisa bermanfaat untuk orang banyak.
“Paling penting dalam hidup ini adalah kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Kita menjadi penting bagi banyak orang. Saya terus berusaha agar saya tetap bermanfaat, berbuat yang terbaik dan berguna bagi banyak orang,” kata mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu.
Fadel menceritakan selama dua periode menjabat Gubernur Gorontalo telah berupaya memajukan daerah. Upaya itu membuat pemerintah Gorontalo mendapatkan tiga penghargaan. Pertama, penghargaan ketahanan pangan abadi.
“Menjadi gubernur selama tiga tahun, saya mendapat penghargaan itu. Tahun berikutnya kembali mendapatkan penghargaan itu. Lalu, tahun ketiga, ada pesaing dari Jawa Timur (Gubernur Imam Utomo). Tapi pemerintah pusat memutuskan penghargaan diberikan kepada Gubernur Gorontalo. Saya mendapatkan tiga kali berturut-turut penghargaan ketahanan pangan abadi,” tuturnya.
Kedua, Pemda Gorontalo juga mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai penyelenggara keuangan pemerintahan daerah terbaik.
“Saya yang mempelopori pembentukan Badan Keuangan Daerah (BKD). Gorontalo adalah provinsi baru yang pertama kali membentuk BKD. Banyak pemerintah provinsi lain studi banding keuangan daerah ke Gorontalo,” katanya.
Ketiga, semasa menjadi Gubernur Gorontalo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.
“Dulu kemiskinan di Gorontalo sebesar 45%. Ketika saya selesai menjadi gubernur, angka kemiskinan tinggal 18%. Karena itu, ketika pemilihan gubernur untuk periode kedua, saya bisa menang dengan 82% suara. Dua kepala daerah yang mendapat 82% suara atau lebih, yaitu Gubernur Gorontalo dan Walikota Solo (Joko Widodo),” ucapnya.
Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dihadiri Hana Hasanah Shahab, dan tiga orang narasumber, yaitu Hasan Shahab (Staf Ahli Wakil Ketua MPR), Sriyani Hadju (aktivis perempuan Gorontalo), dan H. Niko Ismail (Wakil Ketua Forum Pondok Pesantren Provinsi Gorontalo).