TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengungkapkan fakta data pembangunan Indonesia secara makro semasa tiga Presiden. Dia mengatakan Pemerintahan Jokowi hanya berhasil membangun jalan tol lebih panjang namun pembangunan jalan secara keseluruhan jauh lebih pendek dari presiden-presiden sebelumnya.

Faktanya, Presiden Soeharto mampu membangun jalan sepanjang 374.196 km, kemudian Presiden SBY adalah 144.825 km, jauh lebih panjang ketimbang Presiden Jokowi yang hanya mampu membangun jalan pendek sekali 32.492 km.

Pertumbuhan ekonomi, misalkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Suharto rata 7% sedangkan Presiden SBY mampu mencapai rata rata 6 persen, sedangkan masa Presiden Jokowi hanya di angka 5 persen. Artinya prestasi Presiden Jokowi tidak lebih baik dari kedua Presiden sebelumnya. Jadi menjadi sangat wajar era Presiden SBY subsidi kebutuhan pokok rakyat lebih besar.

Pada APBN-P 2014, Presiden SBY mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 350,3 T dan non-energi Rp 52,7 T. Sementara era Jokowi, pada APBN 2022, subsidi energi hanya dianggarkan Rp 134 T dan non-energi Rp72,9 T. Ini bukti era SBY negara jauh lebih berpihak dan melindungi rakyatnya.

"Begitupun dalam hal income per kapita, laju kenaikan pada era Presiden Jokowi juga sangat lambat. Faktanya, jika pada 2004 pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar USD 1.181,6 maka di akhir era Presiden SBY pada 2014 naik signifikan USD 2.349.4 menjadi USD 3.531. Bandingkan dengan masa Presiden Jokowi yang hanya naik USD 818.5 dari USD 3.531 pada 2015 menjadi USD 4.349,5 pada 2021. Data statistik ini membuktikan bahwa tingkat kemakmuran di era Presiden SBY jauh lebih dirasakan Rakyat ketimbang masa Presiden Jokowi," menurut Syarief.

Lebih lanjut lagi, Syarif juga membicarakan soal utang. Kementerian Keuangan merilis bahwa Presiden SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,5% pada 2004 menjadi 24,7% pada 2014,bahkan melunasi Utang ke IMF. Bandingkan dengan Presiden Jokowi yang justru menumpuk utang yang memberatkan hingga Rp 7.014 Trilliun atau 40,17% PDB pada 2022.

Angka pengangguran dan kemiskinan di era Presiden Jokowi juga tidak signifikan menurunnya. Presiden SBY mampu menekan angka pengangguran 5,32% dari 11,26% pada 2005 menjadi 5,94% pada 2014, sementara di masa Presiden Jokowi kembali naik menjadi 7,07% pada 2020 dan 6,6% pada 2021.

Presiden SBY juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5,73% dari 16,69% pada 2005 turun menjadi 10,96% pada 2014, sementara Presiden Jokowi hanya mampu menurunkan 1,25% menjadi 9,71 % pada 2021.

“Presiden Jokowi dan para menterinya masih memiliki waktu agar dapat agar fokus bekerja mengentaskan persoalan pokok dan mendasar rakyat, seperti kenaikan harga sembako, indeks demokrasi yang menurun, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta utang negara yang semakin membengkak. Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas ekonomi, pengelolaan Utang, sosial, dan politik kebangsaan yang bergejolak ini. Sungguh kasihan bagi rakyat dan pemerintahan berikutnya yang akan mewarisi segudang persoalan,” tutup Menteri Koperasi dan UMKM di era Presiden SBY ini.