TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan model baru dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Model Transpolitan diyakini menjadi model terbaik dalam mempercepat Kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Model Transmigrasi Transpolitan dikembangkan dengan basis kolaborasi pentahelix antara pemerintah, komunitas, kalangan swasta, dan akademisi. Kolaborasi ini akan banyak memberikan keunggulan jika dibandingkan dengan model transmigrasi konvensional yang selama ini kita lakukan,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat memberikan kuliah umum dengan tema Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/5/2022).

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan pelaksanaan program transmigrasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional. Dibutuhkan terobosan dan inovasi sehingga program pemerataan pembangunan ini bisa beradaptasi dengan kemajuan jaman.

“Kita perlu inovasi dan dan terobosan dalam pembangunan transmigrasi. Dari transmigrasi konvensional menuju konsep transpolitan yang berbasis ekonomi digital dan bertumpu pada peningkatan sumber daya manusia. Ini tantangan yang harus kita jawab, agar program transmigrasi mampu menjawab permasalahan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta mempercepat tumbuhnya ekonomi di Kawasan transmigrasi,” ujarnya.

Gus Halim mengatakan pendekatan baru berbasis konsep Transpolitan ini dalam pelaksanaanya dibarengi dengan revitalisasi Kawasan transmigrasi yang eksisting. Dengan demikian program transpolitan tidak kemudian meninggalkan begitu saja upaya mengembangkan Kawasan transmigrasi yang sudah ada.

“Intinya 2 (dua), revitalisasi kawasan transmigrasi eksisting, salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sisa tanah HPL (hak pengelolaan lahan), kedua dengan transpolitan”, tegas Gus Halim

Lebih lanjut, Gus Halim memaparkan beberapa kriteria dalam konsep transpolitan. Diantarannya percepatan penyiapan dan pembangunan lahan transmigrasi untuk menghemat waktu serta efisiensi anggaran, optimalisasi peningkatan SDM, dan Kemitraan Pentahelix serta dukungan pengembangan produk-produk potensial Kawasan transmigrasi dari hulu ke hilir.

“Kita butuh percepatan penyediaan lahan, kolaborasi pentahelix, ada peran swasta sebagai penjamin produk, peran akademisi sebagai inovator atas gagasan maupun temuan di bidang ilmu pengetahuan, serta komunitas sebagai aktor utama ekonomi kreatif. Tantangan sekarang, kita ingin menciptakan model bisnis baru agar bisa memberikan manfaat pada transmigran“, ujarnya.

Dalam kuliah umum tersebut, Gus Halim juga menjabarkan secara gamblang tentang SDGs Desa. Menurutnya SDGs Desa adalah arah kebijakan, bukan program maupun proyek. Dengan data berbasis SDGs desa pembangunan akan lebih focus dan rill sesuai kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, data berbasis SDGs Desa akan memandu pemanfaatan dana desa berdampak lebih besar pada kebangkitan ekonomi desa.

“Data hasil SDGs Desa menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT. Data ini dikumpulkan oleh 1.547.684 relawan dengan menggunakan Dana Desa Rp1.572.553.390.689. Aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi 91 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Sebagai informasi kuliah umum digelar dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia: Recover Together, Recover Stronger.

Turut hadir dalam kuliah umum ini Nyai Lilik Umi Nashriyah, Dirjen PPKTrans Aisyah Gamawati, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Rektor UGM Prof Panut Mulyono, Ketua Dewan Guru Besar Prof Muhammad Maksum, Dekan Fakultas Geografi Danang Sri Hadmoko, Dekan di lingkungan UGM serta Mahasiswa. (*)