TRIBUNNEWS.COM, BALI - Direktur Informasi dan Komunikasi Polhukam, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, mengatakan bahwa Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya telah melakukan berbagai upaya mengatasi masalah yang muncul akibat pandemi COVID-19, serta pemulihan pascapandemi termasuk rencana Pemulihan Pasca COVID-19 untuk Pariwisata ASEAN.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara Webinar Series #3 ASEAN Talk dengan tema “Bebas Visa ASEAN dan Percepatan Pemulihan Pariwisata” di Bali (22/6/2022).

Pemulihan Pasca COVID-19 dirancang untuk membantu kawasan ASEAN membuka kembali sektor pariwisata dengan aman sembari tetap mendukung implementasi kerangka kerja yang ada, seperti Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2016–2025.

“Isu pemulihan pascapandemi akan tetap menjadi ujian menyambut keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Konsolidasi inter dan antar pilar ASEAN harus diintensifkan untuk dapat menghasilkan deliverables dan legacy keketuaan yang berguna dan dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, ASEAN, dan dunia,” jelasnya.

Maka menurutnya, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik, Direktur Informasi dan Komunikasi Polhukam bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Udayana menyelenggarakan webinar ini.

“Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya ASEAN melakukan berbagai perbaikan pasca pandemi, terutama di bidang pariwisata,” ungkapnya.

Sebelumnya, acara diawali oleh sambutan dari Dekan FISIP, Universitas Udayana, I Nengah Punia, yang mengatakan bahwa dampak COVID-19 yang paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali, adalah di bidang ekonomi, karena basis sumber penghasilan masyarakat Bali dari sektor pariwisata.

“Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan kebebasan visa terutama di kawasan ASEAN ini, maka pemulihan dan percepatan pariwisata di Bali sudah mulai dirasakan. Di bulan Mei ini perekonomian masyarakat Bali sudah mulai berada dalam situasi dan kondisi positif,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, kalau situasi dan kondisi COVID-19 bisa ditahan seperti saat ini, maka perekonomian Bali dan Indonesia pada umumnya akan mengalami peningkatan yang luar biasa.

Kebijakan pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi percepatan pariwisata di Indonesia menurutnya merupakan suatu langkah yang sangat bagus dan maju, yang bisa dirasakan terutama di beberapa daerah pariwisata yang kini mulai menggeliat dan hidup.

Ia juga mengatakan jika acara webinar ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi di kalangan masyarakat Bali, khususnya masyarakat akademis di lingkungan FISIP Universitas Udayana. Untuk itu ia berharap kepada para peserta webinar agar dapat turut mensosialisasikan aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Kominfo, sehingga masyarakat tahu langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi situasi saat ini.

Narasumber yang hadir pada webinar ini antara lain Direktur Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Berlianto Pandapotan Hasudungan; Analis Keimigrasian Ahli Muda, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Wachid Kuntjoro Djati; Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini; dan Akademisi Departemen Hubungan Internasional, Universitas Udayana, AAB Surya Widya Nugraha.

Berlianto Pandapotan Hasudungan mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi yang positif di ASEAN didorong oleh percepatan dan peningkatan vaksinasi yang mendukung mobilitas penduduk, bahkan untuk perjalanan lintas batas. Hingga bulan April tahun ini, sebanyak 64 persen dari 660 juta penduduk ASEAN sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

“Hal ini diharapkan dapat menguatkan kepercayaan publik dalam melakukan mobilitas ekonomi, termasuk di sektor pariwisata,” jelasnya.

Berlianto juga berharap kondisi COVID-19 di Bali dapat ditangani dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih solid, khususnya di sektor pariwisata. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pascapandemi di Bali meningkat hingga 1,25 % dan diproyeksi akan menyentuh 5-6 % di tahun ini.

Pada bulan April 2022, tercatat sebanyak 111.057 wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, yang mayoritasnya melalui Bandara Ngurah Rai. Hal ini menurutnya merupakan sinyal bangkitnya pariwisata Provinsi Bali.

Wachid Kuntjoro Djati mengungkapkan bahwa pada saat ini, Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Ditjen Imigrasi, telah memberlakukan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa Kunjungan saat Kedatangan (Visa on Arrival/VoA) secara terbatas sejak Januari 2022 untuk mendukung konsep pariwisata berkelanjutan.

“Pada saat ini BVK dan VoA dapat digunakan untuk berkegiatan wisata atau menghadiri kegiatan pertemuan atau konferensi bersifat pemerintahan atau kenegaraan di Indonesia,” paparnya.

BVK dan VoA ini diberlakukan terhadap orang asing warga negara dari negara dengan kriteria, antara lain negara yang memberikan kemudahan atau fasilitas kepada WNI, negara dengan kriteria High Tourism Spender, negara ASEAN, dan negara G20.

Pada sesi berikutnya, Ida Ayu Indah Yustikarini mengungkapkan bahwa dalam mendukung bangkitnya pariwisata di Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali di masa pandemi COVID-19 ini telah melakukan beberapa hal, seperti menyiapkan sarana pariwisata termasuk hotel, vila, pondok wisata, restoran, daya tarik wisata untuk menerapkan protokol kesehatan dengan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) yang sesuai dengan standar WHO dan Kemenkes Republik Indonesia.

Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga melakukan kerjasama yang solid antar berbagai institusi dan organisasi baik itu Pemerintahan, Militer atau Kepolisian, termasuk juga pelaku pariwisata dan masyarakat.

Mengenai kesiapan kesehatan masyarakat Bali, ia mengatakan bahwa sudah 70 % masyarakat Bali mendapatkan vaksinasi booster per 22 Juni 2022. Sementara untuk kasus COVID-19, walaupun masih fluktuatif, tetapi Bed Occupancy Rate (BOR) cenderung menurun.

Upaya yang paling update yang dilakukan oleh Pemprov Bali adalah dengan penegasan kembali mengenai Peraturan Daerah yang terkait dengan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan.

“Karena pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya tetapi tidak mengurangi atau mendegradasi nilai budaya, alam, dan juga kearifan lokal masyarakat,” jelasnya.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga telah menyusun langkah strategi pemulihan pariwisata baik jangka pendek dan jangka panjang, serta melakukan upaya promosi pariwisata secara digital.

AAB Surya Widya Nugraha mengatakan ASEAN merupakan pasar yang potensial karena usia angkatan produktif jumlahnya cukup tinggi di Asia Tenggara dan Asia pada umumnya. Sehingga Asia Tenggara menjadi salah satu region yang dianggap mampu memiliki masa depan yang cukup kuat di politik internasional.

Terkait dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN, iaberpendapat bahwa ini merupakan posisi strategis yang dimiliki yang mampu dimanfaatkan, terutama untuk mendorong perdagangan intra ASEAN yang saat ini angkanya mulai meningkat.

“Jadi dengan posisi keketuaan ini, ditambah dengan Presidensi G20, membuat posisi Indonesia sangat menarik sekali di 2023. Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan sehingga kita tidak hanya menjadi rule taker tetapi menjadi rule maker,” ungkapnya.

Selain pemberian materi dan tanya jawab oleh narasumber, acara juga dimeriahkan oleh kuis berhadiah yang diikuti oleh seluruh peserta webinar yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Webinar Series #3 ASEAN Talk ini diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) di Gedung FISIP Universitas Udayana, Bali, serta dapat disaksikan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.