TRIBUNNEWS.COM - Mengantisipasi dan memutus wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah melanda hewan-hewan ternak di Indonesia, Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mendukung swasembada daging Nasional dengan mengoptimalisasi layanan Tol Laut Angkutan Khusus Ternak.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Ternak Tahun 2022 yang mengangkat tema “Optimalisasi layanan Tol Laut Angkutan Khusus Ternak untuk Mendukung Swasembada Daging Nasional di Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Dilaksanakan di Hotel JW Marriot Surabaya selama 2 (dua) hari sejak Kamis (25/8) hingga Jumat (26/8), kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan kesatuan pandangan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas, Pemerintah Daerah,Peternak, dan operator kapal sehingga diharapkan dapat menghasilkan embrio-embrio kebijakan dalam penyelenggaraan pelayaran angkutan ternak yang lebih tepat sasaran.

“Diharapkan melalui pertemuan ini dapat diperoleh masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Capt. Pujo Kurnianto saat menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan.

Menurut Capt. Pujo, melalui pertemuan ini diharapkan pelayanan kapal angkutan ternak dapat ditingkatkan, sehingga tentunya dapat meningkatkan perekonomian para peternak di tingkat produsen dan menjamin ketersediaan daging di pasar konsumen.

“Tujuan akhirnya tentu adalah memperlancar arus distribusi ternak melalui angkutan laut dengan memperhatikan prinsip animal welfare di masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” tukas Capt. Pujo.

Lebih lanjut, membuka Pertemuan secara resmi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting menyampaikan, bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut dan Angkutan Laut Khusus Ternak terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.

Hal ini, menurut Capt. Ginting disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri, yang mana salah satunya adalah kebutuhan akan daging, maka sudah sepatutnyalah pemerintah menyelenggarakan angkutan khusus ternak di dalam negeri.

Kapal khusus angkutan ternak sendiri, jelas Capt. Ginting merupakan salah satu sub sistem dari sistem angkutan laut nasional, diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan memberikan subsidi operasi kepada armada kapal khusus angkutan ternak dari dana APBN, yang disalurkan pada setiap tahun anggaran melalui DIPA.

“Program tersebut selaras dengan prioritas percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia,” terang Capt. Ginting.

Adapun latar belakang timbulnya kapal khusus angkutan ternak, jelas Capt. Ginting merupakan konsekuensi logis dari keadaan geografis Indonesia, dengan segala kaitannya antara lain beragamnya tingkat kebutuhan dan kemampuan produksi hasil ternak masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis tersebut.

Selain itu, tingkat distribusi ternak di Indonesia masih termasuk kurang, dikarenakan keterbatasan kemampuan armada angkutan laut nasional dalam negeri (belum tersedia kapal khusus pengangkut ternak).

“Di Indonesia, pengangkutan ternak masih dominan menggunakan kapal barang, sehingga tidak memperhatikan faktor kesejahteraan hewan,” katanya.

Selain itu, biaya transportasi untuk mengangkut ternak dengan menggunakan kapal kargo cukup tinggi, sehingga prosentase biaya transportasi melebihi prosentase keuntungan pedagang.