TRIBUNNEWS.COM - Industri Manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan kegiatan manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia mencapai 53,7 pada bulan September 2022, atau naik dari 51,7 pada Agustus 2022. Bahkan, PMI Indonesia pada bulan September 2022 ini tercatat lebih tinggi dari rata-rata negara di ASEAN yang berada di posisi 53,5.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, ”PMI Indonesia masih solid mengalami pertumbuhan dan terus ekspansif.  Ini menunjukkan perbaikan yang konsisten sektor industri manufaktur Indonesia, setidaknya beberapa bulan terakhir, dan juga percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.”  

Capaian tersebut menandakan pertumbuhan pada aktivitas industri manufaktur yang didorong oleh pemulihan ekonomi yang berlanjut atas dampak dari krisis disrupsi rantai pasok dan pandemi COVID-19. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya rata-rata peningkatan utilisasi sektor industri manufaktur di bulan Agustus 2022 sebesar 71,40 persen naik dibandingkan dengan 69,30% pada bulan Juli 2022.

Adapun sektor-sektor yang mengalami kenaikan utilisasi cukup tinggi antara lain Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer; Industri Alat Angkut Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Industri Makanan, Industri Minuman; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia; Industri Karet dan Barang dari Karet dan Plastik; dan  Industri Tekstil.  

Rilis S&P Global PMI terkait PMI ASEAN menyatakan bahwa kondisi industri manufaktur ASEAN telah mengalami percepatan perbaikan dalam 1 tahun terakhir pada bulan September 2022. Perusahaan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam output produksi, order baru, aktivitas pembelian dan juga peningkatan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan kepercayaan bisnis di wilayah ASEAN solid dan kuat. 

Rilis tersebut juga mengatakan bahwa perbaikan di sektor manufaktur untuk wilayah ASEAN telah terjadi untuk 12 bulan terakhir, konsisten secara berturut-turut dan berkesinambungan. Ini merupakan angka pertumbuhan tercepat sejak Oktober 2021, dan secara keseluruhan ekspansi manufaktur tercatat solid.  

Selain rilis data PMI oleh S&P, hari ini dari BPS juga merilis data realisasi inflasi Indonesia pada September yang tercatat sebesar 5,95% (YoY), masih cukup terkendali dibandingkan inflasi di berbagai negara yang relatif tinggi. Angka realisasi September ini juga lebih rendah dibandingkan perkiraan awal maupun konsensus Bloomberg yang sebesar 6,00% (YoY).

Masih terkendalinya inflasi September ditopang oleh deflasi harga pangan bergejolak (Volatile Food) sebesar -0,79% (MtM) berkat extra effort yang dilakukan Pemerintah seperti gerakan tanam pangan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut.  

“Secara bulanan, inflasi September terutama disumbang oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan, dan solar. Namun demikian, tekanan inflasi masih bisa tertahan oleh penurunan harga aneka komoditas hortikultura seperti bawang merah dan aneka cabai”, ungkap Menko Airlangga, Senin (03/10/2022).

Secara bulanan inflasi September 2022 sebesar 1,17% (MtM) merupakan tertinggi sejak Desember 2014 sebesar 2,46% (MtM), di mana pada saat itu inflasi juga didorong dari penyesuaian harga bensin dan solar yang dilakukan pada 17 November 2014. 

Berdasarkan komponen, inflasi harga diatur Pemerintah (Administered Prices) mengalami inflasi sebesar 6,18% (MtM) sehingga inflasi tahun kalendernya mencapai 11,99% (YtD) dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 13,28% (YoY). Bensin memberikan andil sebesar 0,89% sementara solar memberikan andil 0,03%.

Penyesuaian harga BBM tersebut juga mendorong adanya kenaikan harga pada berbagai tarif angkutan seperti tarif angkutan dalam kota (andil inflasi 0,09%), tarif angkutan antar kota (andil inflasi 0,03%), tarif angkutan roda dua online (andil inflasi 0,02%) dan tarif angkutan roda 4 online (andil inflasi 0,01%).

“Inflasi tarif angkutan diperkirakan masih akan dirasakan pada bulan Oktober, melihat beberapa daerah belum melakukan penyesuaian tarif. Namun diharapkan dampaknya tidak akan terlalu besar, mempertimbangkan daerah mulai dapat menjalankan program pengendalian inflasi termasuk bantuan di sektor transportasi maupun logistik, dari penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun belanja wajib 2% Dana Transfer Umum (DTU),” imbuh Menko Airlangga.

Inflasi harga pangan bergejolak (Volatile Food), tercatat mengalami deflasi sebesar -0,79% (MtM) atau 9,02% (YoY). Aneka komoditas hortikultura yang memberikan andil deflasi tertinggi yakni bawang merah, cabai merah dan cabai rawit masing-masing sebesar -0,06%, -0,05% dan -0,02%.

Penurunan harga disebabkan tercukupinya pasokan seiring masih berlangsungnya musim panen raya di berbagai daerah sentra produksi. Sementara beras masih mengalami kenaikan pada September dan memberikan andil inflasi 0,04%. 

“Beras telah mengalami peningkatan dalam tiga bulan terakhir, sehingga dihimbau bagi seluruh daerah untuk meningkatkan pelaksanaan operasi pasar maupun program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) berkoordinasi dengan Bulog setempat,” ungkap Menko Airlangga.

Memperhatikan kondisi ekonomi global yang penuh tantangan bahkan diperkirakan mengalami resesi, kinerja impresif pada aktivitas sektor riil ini menjadi bukti ketahanan ekonomi domestik. Sebagaimana kita ketahui, proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus dikoreksi, baik oleh IMF maupun Bank Dunia. Terakhir bahkan Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi Asia Timur termasuk Tiongkok menjadi 3,2%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5%.

Kondisi ini berimplikasi pada potensi melemahnya permintaan luar negeri, terutama dari mitra dagang utama kita. Namun, dengan terus menggeliatnya permintaan domestik meskipun permintaan dari luar negeri melemah, kita dapat mengisi gap supply di dalam negeri. Dengan demikian, stabilitas harga dapat terjaga dengan tersedianya pasokan di tengah tingginya permintaan. 

“Pemerintah akan terus memonitor dan mencermati rambatan dari tekanan eksternal, terutama kenaikan harga komoditas global yang ditransmisikan dalam bentuk kenaikan harga dan inflasi domestik. Selain itu Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat sehingga tetap terkendali,” pungkas Menko Airlangga. (*)