TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan MPR RI sudah siap 100 persen menyelenggarakan konferensi internasional pembentukan Forum for World Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia/Forum MPR Dunia), pada 24-26 Oktober 2022 di Gedung Merdeka, Bandung.

Sebagai forum kerjasama parlemen internasional pertama yang digagas MPR RI, pembentukan Forum MPR Dunia selain sebagai pengejawantahan amanat UUD NRI 1945, khususnya dalam berperan aktif menjaga perdamaian dunia, juga untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam G-20.

Karena berbagai isu yang dibahas, seperti perdamaian dan keamanan dunia, turut menguatkan berbagai isu yang juga akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Bali pada 15-20 November 2022.

"Forum MPR Dunia bukanlah duplikasi dari berbagai forum parlemen yang sudah ada. Bukan diplikasi Forum DPR atau parlemen dunia seperti yang sudah ada. Melainkan justru menguatkan keberadaan Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota OKI), serta menguatkan Inter Parliamentary Union/IPU (Persatuan Parlemen Dunia). Mengingat parlemen yang diundang dalam Forum MPR Dunia, rata-rata belum terakomodir dalam PUIC dan IPU. Tidak ada duplikasi, karena Forum MPR Dunia fokus kepada Majelis, bukan kepada Dewan," ujar Bamsoet usai Rapat Pimpinan MPR RI mempersiapkan pembentukan Forum MPR Dunia, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Turut hadir para pimpinan MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sampai saat ini sudah ada 15 parlemen negara yang konfirmasi hadir, dengan total delegasi mencapai ratusan anggota parlemen. Antara lain, Saudi Arabia, Mesir, Palestina, Iran, Irak, Aljazair, Bahrain, Morocco, Pakistan, Yordania, Yaman, Malaysia, dan Mozambik.

Beberapa parlemen tidak bisa hadir karena sedang vakum, dan sedang dalam proses pemilihan anggota parlemen, seperti parlemen Sudan, Libya, Tunisia, dan Kuwait.

Pada prinsipnya, berbagai parlemen yang tidak bisa hadir sudah menyampaikan dukungannya, baik melalui surat maupun melalui duta besarnya masing-masing yang ada di Indonesia.

Beberapa tokoh parlemen yang hadir dalam pembentukan Forum MPR Dunia antara lain, Head of Majelis Syura Saudi Arabia H.E Mr. Abdullah Muhammad Ibrahim Alseikh, President of the House of Councillors Morocco H.E. Mr. Enaam Mayara, Chairman of Senate Pakistan H.E. Mr. Muhammad Sadiq Sanjrani, Speaker of Egyptian Senate (Mesir) H.E Mr. Coun Abdelwahab Abdelrazek Hassan, Speaker of PNC (Palestina) H.E Mr. Rawhi A.M. Fatooh, Speaker of National Security Iran H.E Mr. Abolfazl Amoei, serta Secretary General PUIC H.E. Mr. Mouhamed Khouraichi NIASS.

"Selain itu akan hadir juga First Vice Chairman Bahrain Mr. Jamal Fakhro, Deputy of Speaker Yaman Mr. Abdullah Mohammed Abulghaith Qibab, Deputy President House of Senate Malaysia Mr. Mohamad Ali Bin Mohamad, Vice President of Algerian Parliament (Aljazair) Mr. Salim Chenoufi, Vice President Assembly of Mozambique (Mozambik) Mr. Saide Fidel," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam konferensi internasional pembentukan Forum MPR Dunia ini, masing-masing delegasi parlemen negara yang hadir akan diberikan waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan pandangannya, khususnya dalam memberikan solusi peran parlemen untuk mewujudkan dunia yang lebih aman, damai, dan berkeadilan.

"Di akhir konferensi, akan dibacakan Komunike Bersama atau joint statement yang disepakati oleh seluruh delegasi. Rancangan Komunike Bersama sudah dibuat oleh MPR RI dengan berkonsultasi kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, untuk kemudian dimintakan persetujuannya kepada para delegasi. Di dalam Komunikasi Bersama terdapat 5 statement, yang mencerminkan semangat dan saripati nilai-nilai Pancasila," pungkas Bamsoet. (*)