TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan laut melepas pelayaran perdana trayek tol laut T-30 dengan armada KM. Kendhaga Nusantara 12 yang merupakan trayek baru di tahun 2023 ini, T-30 melayani rute pelayanan Tj. Perak - Pulau Obi - Piru - Bula - Larat - Tepa - Tj. Perak. Penambahan trayek tersebut merupakan upaya Ditjen hubla guna melayani dan mempermudah distribusi barang di wilayah kepulauan dan juga sebagai wujud pemerintah hadir dalam melayani wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (T3P).

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Dirjen Perhubungan Laut yang dibacakan Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Capt. Pujo Kurnianto saat menghadiri Pelepasan Pelayaran Perdana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) Trayek T-30 Pangkalan Tanjung Perak - Surabaya, Selasa (17/1).

“Penyelenggaraan Tol Laut dilaksanakan guna melayani dan mempermudah distribusi barang di wilayah kepulauan, khususnya diwilayah-wilayah yang belum terlayani oleh kapal-kapal komersial. Hal ini sebagai wujud bahwa Negara ikut serta dan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah T3P,” ujar Capt. Pujo.

Lebih lanjut Capt. Pujo mengatakan KM. Kendhaga Nusantara 12 yang dioperasikan oleh PT. Luas Line direncanakan berlayar dari pelabuhan pangkal Surabaya dengan mengangkut jenis muatan berupa bahan pokok dan bahan penting lainnya dengan tujuan distribusi yaitu sebanyak 16 Teus ke Pulau Obi, 9 Teus ke Piru, 22 Teus ke Bula, dan 7 Teus ke Larat, sehingga tercatat total muatan berangkat yang diangkut KM. Kendhaga Nusantara 12 ini sebanyak 54 Teus.

“Semoga pelepasan perdana kapal Tol Laut Kendhaga Nusantara 12 ini juga dapat menjadi semangat bagi kita semua dalam menyukseskan program Tol Laut pada tahun 2023. Saya harap pelepasan pelayaran perdana ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan utamanya pada masyarakat di wilayah provinsi Maluku,” harap Capt. Pujo

Disaat yang sama Capt. Pujo mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi agar pelayanan tol laut agar dapat mengoptimalkan muatan balik yang dimana peran pemerintah daerah dan BUMD sangat penting.

“saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi untuk mengoptimalkan layanan Tol Laut ini, utamanya untuk meningkatkan muatan balik dimana dalam hal ini peranan pemerintah daerah melalui BUMD/BUMdes sangat berpengaruh untuk meningkatkan hasil produksi daerah yang berpotensial serta dalam strategi mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah T3P agar dapat diangkut menggunakan kapal Tol Laut lebih optimal,” pungkas Capt. Pujo.

Sebagai informasi Program Tol Laut merupakan salah satu program nasional Presiden Republik Indonesia dalam rangka menjamin stabilisasi pasokan Bahan Pokok dan Penting (Bakpokting) dan memangkas biaya distribusi sehingga dapat menurunkan disparitas harga di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (T3P) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (T3P).

Program Tol Laut telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dimana pada tiap tahunnya terus mencatatkan peningkatan yaitu salah satunya dari sisi jumlah trayek yang dilayani, pada tahun 2022 kemarin Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan sebanyak 33 Trayek kapal tol laut dan untuk tahun 2023 ini bertambah menjadi 39 Trayek. Pertambahan trayek kapal tol laut ini beriringan dengan terus meningkatnya pemintaan dari daerah agar kapal tol laut dapat menyinggahi daerahnya, yang mana hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk dapat memperluas layanan tol laut agar distribusi logistik dapat tersebar merata ke daerah-daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (T3P).