TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kerjasama PT Pindad dengan PT Arrtu Investama (perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan) untuk pengembangan pabrik amunisi (peluru) pertama yang dikelola perusahaaan swasta di daerah Turen, Malang. Sekaligus memproduksi amunisi peluru kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm dengan target produksi 100 juta butir pertahun.

Kerjasama tersebut sebagai dukungan industri pertahananan swasta nasional terhadap langkah Kementerian Pertahanan dan PT Pindad yang sudah menandatangani Letter of Intent (LoI) penyediaan 1 miliar amunisi per tahun. Mulai dari tahun 2020 hingga 2023, PT. Pindad akan mensuplai 4 miliar amunisi untuk Kementerian Pertahanan guna memenuhi kebutuhan TNI.

"Kerjasama tersebut sekaligus mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menegaskan agar pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) harus diprioritaskan dari dalam negeri, baik melalui BUMN maupun kerjasama dari pelaku usaha swasta. Selain mewujudkan kedaulatan Indonesia dalam bidang industri pertahanan agar tidak bergantung impor, juga untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Sehingga cita-cita founding fathers, Presiden Soekarno, agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang Berdikari atau 'Berdiri di atas Kaki Sendiri' juga bisa terwujud," ujar Bamsoet usai mengunjungi PT Pindad, di Bandung, Jumat (17/2/23).

Turut hadir jajaran PT Pindad antara lain, Direktur Utama Abraham Mose, Direktur produksi Budhiarto, Direktur Komersial Atih Nurhayati, serta VP Pengembangan Bisnis Yayat Ruyat. Hadir pula Direktur Utama PT Arrtu Investama Richard CH.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, masuknya peran swasta dalam industri pertahanan nasional telah memiliki landasan hukum, yakni melalui Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kebijakan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 74 sebagai revisi dari regulasi terdahulu, yaitu Pasal 11 Ayat (1) Huruf a UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Melalui keterlibatan swasta, diharapkan juga bisa mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan.

"Tidak ada salahnya Indonesia belajar dari Turki, yang dalam dua dekade terakhir telah mampu melepaskan sekitar 70 persen ketergantungan atas suplai impor alat pertahanan. Beberapa industri pertahanan milik swasta di Turki bahkan telah masuk 100 besar dunia. Seperti Alsesan, Turkish Aerospace Industry, dan Roketsan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Turki yang membuka pintu masuknya sektor swasta di industri pertahanan mereka," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini dalam kunjungannya ke PT Pindad juga mengunjungi fasilitas produksi Kendaraan Khusus dan Senjata PT Pindad. Sekaligus mencoba kendaraan taktis Maung yang diproduksi PT Pindad. Serta meninjau kendaraan tempur Anoa 2 6x6 dan Komodo 4x4 produksi Pindad yang telah digunakan untuk mendukung misi perdamaian dibawah koordinasi United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB).

Tidak semua negara yang terlibat dalam misi perdamaian di PBB menggunakan alutsista dari negaranya masing-masing. Indonesia patut bangga, karena selain mengirimkan personil TNI juga turut mengirimkan alutsista produksi Pindad dalam misi perdamaian PBB.

"Jika tidak lagi digunakan, IMI menawarkan agar berbagai kendaraan tempur tersebut nantinya bisa dipajang di Museum Transportasi Indonesia yang akan dibangun IMI di dalam kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Bersanding dengan berbagai jenis mobil dan motor hingga alat transportasi lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi Indonesia. Seperti mobil kepresidenan, hingga kendaraan balap yang pernah digunakan oleh para pembalap hebat Indonesia," pungkas Bamsoet. (*)