TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengingatkan bahwa  pembangunan  yang dimulai dari daerah lebih menjamin terjadinya pemerataan kesejahteraan. Hal itu dibuktikan dengan sejak digulirkannya dana desa, perkembangan di daerah maju dengan signifikan. 

Ia menambahkan, pembangunan ini dinilai juga sudah waktunya, sehingga pemerintah dapat mengubah pendekatan pembangunan dari sebelumnya top down menjadi bottom up. 

Maka dari itu, untuk menambah laju pembangunan dan kesejahteraan di daerah, lanjut Fadel, sudah sewajarnya jika pemerintah pusat menambahkan jumlah anggaran transfer daerah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Apalagi hal ini juga kebutuhan anggaran pembangunan daerah terus meningkat. 

"Saya akan memperjuangkan semangat dan gagasan  ini melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu, apabila Allah memberikan kesempatan lagi, saya akan ikut kembali kontestasi pemilihan anggota DPD pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Tadi saya juga sudah cek kesehatan untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran bagi calon anggota DPD," ungkap Fadel dalam keterangan persnya, Sabtu (29/4/2023). 

Hal itu disampaikan oleh Mantan Gubernur Gorontalo dua periode usai melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran calon anggota DPD dapil Provinsi Gorontalo. 

Adapun acara pemeriksaan kesehatan tersebut berlangsung di RSUD Dr M.M. Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat (28/4/2023). 

Periode 2024-2029, lanjut Fadel, upayanya untuk kembali menjadi anggota DPD berguna untuk memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya aspirasi provinsi Gorontalo. Sebab, selama ini potensi Gorontalo sebagai daerah pertanian belum dieksploitasi secara maksimal. 

“Gorontalo bukan hanya bisa memproduksi jagung secara melimpah, tetapi juga menjadi lumbung pangan nasional bagi bangsa Indonesia. Itulah yang akan saya perjuangkan pada periode kedua saya sebagai anggota DPD, jika Allah memberi kesempatan, kesehatan dan umur panjang," ujar Fadel. 

Menyangkut target lembaga DPD yang hendak memperkuat fungsi dan kedudukannya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) era pemerintahan SBY itu menjelaskan bahwa hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Menurutnya, pekerjaan ini harus dikerjakan secara bersungguh-sungguh dan tidak boleh berputus asa. Hal itu lantaran pekerjaan tersebut tidak gampang dan harus dilakukan dalam rentang waktu yang panjang. 

“Ini juga menyangkut soal UUD tahun 1945, jadi tidak akan mudah, rumit, dan berbelit-belit. Paling penting hubungan DPD dengan DPR dapat harmonis, menjalin kerja sama dengan baik, dan bisa memperjuangkan aspirasi pembangunan di daerah,” katanya.