TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengklarifikasi sejumlah informasi terkait urungnya pencawapresan dirinya pada pilpres 2009 yang banyak beredar di media sosial.

Ia pun meminta agar masyarakat tidak mengkaitkan peristiwa urungnya pencawapresan Agus Harimurti Yudhoyono dengan pengalamannya di tahun 2009 ketika batal dipilih menjadi cawapres dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya memilih Boediono.

"Di era keterbukaan memang informasi dengan berbagai narasi bisa tersaji. Tapi karena banyak yang menyebut saya, PKS, dan SBY, terkait pencawapresan pada Pilpres tahun 2009, terutama di berbagai sosial media, maka izinkan saya mengklarifikasi. Soal urungnya AHY menjadi bacawapres dari Anies Baswedan, tidak ada hubungannya dengan urungnya rencana pencawapresan saya dengan capres SBY di tahun 2009," ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Mengungkit kembali peristiwa yang bahkan sudah kami/PKS lupakan itu jelas tidak tepat dan tidak diperlukan. Apalagi faktanya itu adalah dua peristiwa yang sama sekali berbeda, dan tidak ada kaitannya, maka mestinya tidak dikait-kaitkan. Apa pun alasan dan tujuannya,” tambahnya.

Hal ini mengomentari bahasan banyak netizen melalui sosial media yang mengungkit kembali sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 yang akhirnya memilih Boediono sebagai cawapresnya, padahal ketika itu Hidayat digadang-gadang menjadi cawapres pendamping SBY.

Baca juga: Hadiri HUT Ke-5 PWK, HNW Ajak Warga Klaten Berkontribusi Memajukan Indonesia

Beberapa netizen mengaitkan sikap Hidayat dan PKS yang legowo dan ikhlas atas keputusan itu bahkan tetap konsisten tetap dalam koalisi dan bekerja maksimal untuk memenangkan capres SBY, dengan sikap SBY dan Partai Demokrat yang 'marah' dan mencabut dukungan kepada Capres Anies Baswedan karena urung menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawapresnya.

HNW menegaskan sikap dirinya dan PKS itu berbasiskan pada konsistensi pada keputusan lembaga tertinggi PKS yaitu Majlis Syura, karenanya HNW dan PKS akan selalu memegang komitmen untuk bersama-sama dengan rekan Koalisi maupun elemen bangsa lainnya bahu membahu membangun bangsa dan negara.

"Maka sekalipun terjadi perubahan bacawapres pada pilpres tahun 2009, HNW dan PKS tetap memperjuangkan kemenangan bacapres SBY, sesuai keputusan Majlis Syura PKS waktu itu. Dan untuk pilpres 2024 mendatang, PKS juga tetap akan dalam komitmen bersama koalisi memperjuangkan kemenangan bacapres Anies Rasyid Baswedan, karena memang begitulah keputusan Majlis Syura PKS," jelasnya.

Lebih lanjut, HNW menegaskan bahwa hubungan dirinya dan PKS dengan SBY, PD dan rekan-rekan koalisi lainnya sebelum dan sesudah penetapan pasangan SBY-Budiono (tahun 2009) maupun pasangan Anies-Muhaimin (tahun 2023), tetap berlangsung baik dan konstruktif.

"Tahun 2009 dengan PKS berkoalisi dukung Pak SBY dan PD, dan hingga sekarang pun hubungan HNW dan PKS dengan Pak SBY dan PD tetap baik dan saling menghormati. Dan itu juga telah dinyatakan secara langsung dan terbuka oleh Presiden PKS, Sekjend PKS, anggota tim 8 dari PKS; Shohibul Iman maupun pimpinan PKS lainnya tetap menjaga hubungan baik dengan PD dan SBY pasca pak Anies memilih bacawapresnya,” ujarnya.

Baca juga: HNW: Hak Pendamping PKH Perlu Dipenuhi Guna Wujudkan Cita-Cita Indonesia

HNW berharap agar klarifikasi yang disampaikannya ini dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, sehingga tidak ada lagi pihak yang membanding-bandingkan sikapnya dan PKS dahulu pada 2009 dengan sikap SBY dan Partai Demokrat belakangan ini.

Apalagi memahami secara salah bahwa urungnya AHY sebagai bacawapres tahun 2023 adalah karena urungnya HNW sebagai bacawapres tahun 2009, karena faktanya memang tidak ada kaitannya, dan bukan karena alasan itulah terjadinya perubahan pencawapresan AHY. Jangan sampai paham yang salah itu berdampak pada terjadinya saling curiga, apalagi adu domba yang memecahbelah hubungan baik antara PKS dengan PD.

"Lebih baik semua pihak saling memahami dan menghormati, karena semua pihak tentunya memiliki caranya sendiri dalam merespons dinamika yang terjadi terkait pencapresan dan pencawapresan. Suatu peristiwa politik yang pada 2019 juga pernah terjadi dengan pak Mahfud MD yang urung jadi bacawapres Jokowi," ujarnya.

Namun, ia juga berharap agar semua pihak tetap dapat fokus untuk memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan melalui demokrasi membangun bangsa dan negara Indonesia ke depannya, dengan menyukseskan Pemilu (pileg dan pilpres 2024). Sehingga, polemik yang terjadi belakangan ini bisa diselesaikan dengan baik dan diambil hikmahnya.

Baca juga: HNW: Agama Mengajarkan Kerukunan dan Kejujuran yang Sangat Diperlukan di Tahun Politik

"Maka Kami mengajak semua pihak yang ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik, untuk melakukan rekonsiliasi, dan membangun dialog, agar tujuan perubahan ke arah yang lebih baik, yang kita inginkan bersama , dapat terwujud, melalui proses dan pelaksanaan Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024, dan hasilnya yang positif dan konstruktif, menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.