Bamsoet Imbau Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi atas Melemahnya Nilai Rupiah terhadap Dolar AS
Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah untuk segera mengantisipasi potensi penurunan nilai tukar rupiah yang telah mencapai Rp 16.000 per dolar AS.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengimbau pemerintah untuk segera mengantisipasi potensi penurunan nilai tukar rupiah yang telah mencapai Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Data dari Google Finance menunjukkan bahwa pada hari Senin (15/4), rupiah berada pada posisi Rp 16.059 per dolar AS. Perkiraan tersebut mengindikasikan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan terus melemah saat pasar domestik perdagangan mata uang rupiah kembali dibuka pada Selasa (16/4) setelah libur lebaran.
"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus segera melakukan proyeksi nilai tukar rupiah sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak terburuk dari tekanan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Selanjutnya, Bank Indonesia melaksanakan strategi yang telah ditentukan dari hasil proyeksi tersebut, sehingga dapat menjaga kestabilan moneter dan mencegah nilai rupiah semakin anjlok," ujar Bamsoet usai menghadiri acara Halal Bihalal bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Senin malam (15/4/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia makin kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi pelemahan rupiah. Kemenkeu sebagai otoritas kebijakan fiskal bisa mengakselerasi APBN semaksimal mungkin. Karena, APBN merupakan sumber penting dalam memutar ekonomi nasional.
"Selain itu, hal yang perlu didorong pada saat sulit seperti ini adalah memudahkan akses perbankan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit, terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)," kata Bamsoet.
Baca juga: Kunjungi Kraton Majapahit, Bamsoet Apresiasi Gagasan AM Hendropriyono Lestarikan Budaya Bangsa
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga menekankan pentingnya untuk tidak ada pihak yang melakukan spekulasi dengan memanfaatkan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS demi keuntungan pribadi. Saat ini merupakan momen yang tepat bagi warga negara untuk menunjukkan rasa peduli terhadap negara dengan berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan nilai tukar rupiah.
"Posisi rupiah sekarang berada di posisi terendah sejak 26 tahun terakhir. Sebelumnya, mata uang Rupiah pernah mencapai level terendah di Rp 16.800/US$ pada 17 Juni 1998. Karenanya, seluruh warga negara Indonesia harus bersatu, bergandengan tangan, dan sama-sama melakukan tindakan nyata memulihkan nilai tukar rupiah. Bukannya malah memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan pribadi," tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendukung pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar partai politik yang berpartisipasi dalam pilpres 2024 untuk menyatukan barisan dan melakukan rekonsiliasi. Hal ini dilakukan mengingat tantangan yang akan dihadapi bangsa ke depan yang sangat kompleks.
Meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Iran melancarkan serangan balasan ke Israel dikhawatirkan dapat berdampak ke ekonomi Indonesia. Tekanan terhadap tingkat inflasi dan kurs juga diprediksi meningkat dan berpotensi menekan negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) seperti Indonesia akan menghadapi persaingan hyper competitive di pusaran arus modal yang sulit. Nilai tukar dolar akan terus naik dan Harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan akan meningkat.
"Melalui momentum Idul Fitri dan halal bihalal, mari kita kembali membangun kebersamaan sekaligus memperkuat persaudaraan. Ada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kita bersatu kembali," pungkas Bamsoet. (*)
Baca juga: Bertemu AirNav Indonesia, Bamsoet Apresiasi FIR Kepulauan Riau dan Natuna Dipegang Penuh Indonesia