TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku ke-33 dan 34 hasil karya terbarunya. Berjudul 'Legacy MPR RI Periode 2019-2024, Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara' dan 'Empat Pilar MPR RI: Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi'.

Bersamaan dengan itu, ia juga akan merilis dua buku bahan ajar ilmu hukum berjudul 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' serta 'Pembaruan Hukum'.

Buku 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' dan 'Pembaruan Hukum' merupakan kumpulan bahan ajar dari mata kuliah yang disampaikan Bamsoet dalam kapasitasnya sebagai dosen tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, dosen Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (Unhan).

"Di ujung masa kepemimpinan saya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, saya kembali akan menerbitkan empat buah buku. Dua buku terkait dengan tugas saya sebagai Ketua MPR dan dua buku lagi berkaitan dengan aktivitas saya sebagai dosen pascasarjana di beberapa universitas. Peluncuran empat buku yang rencananya dilaksanakan bulan Agustus mendatang, akan kembali dicatatkan dalam Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI)," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (21/7).

"Setelah sebelumnya di tahun 2023, saya memperoleh dua Rekor MURI. Pertama, sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku dan kedua, rekor Muri sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Yang Merespon Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan," tambahnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, buku berjudul 'Legacy MPR RI Periode 2019-2024, Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara' bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek terkait peran dan kontribusi MPR dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Materi yang dibahas merupakan legacy MPR periode 2019-2024 yang meliputi Forum MPR se-Dunia, UU MPR, Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR, serta Substansi dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Dengan mengkaji berbagai aspek terkait MPR, diharapkan pembaca memahami pentingnya lembaga ini dalam menjaga kedaulatan rakyat dan keberlangsungan negara. Buku ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MPR serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga ini di masa depan," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (PADIH UNPAD) serta Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni (IKA) UNPAD ini menerangkan, dalam buku 'Empat Pilar MPR RI: Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi' membahas tentang pentingnya nilai-nilai fundamental Empat Konsensus Kebangsaan atau Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia serta Tap MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Empat Konsensus Kebangsaan ini bagi bangsa Indonesia merupakan konsepsi logis untuk menjadikan bangsa yang kokoh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia.

Pemahaman dan implementasi Empat Konsensus Kebangsaan yang baik akan menjadi benteng dari dampak negatif zaman modernisasi serta perkembangan teknologi yang sangat maju. Selain, bisa menjadi filter dalam menghadapi tahun politik yakni tidak terpengaruh untuk saling berkonflik karena beda pilihan.

"Bagi setiap penyelenggara negara serta segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke-Indonesia-an yang membawa kepada tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," urai Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), dan Universitas Jayabaya ini menuturkan, dua buku lainnya berjudul 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' serta 'Pembaruan Hukum' merupakan bahan ajar dari mata kuliah yang disampaikan dirinya dalam kapasitasnya sebagai dosen pascasarjana. Buku 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' dihadirkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara politik hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

"Buku 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' terdiri atas beberapa bagian yang menyajikan berbagai topik, dan setiap bagian di disusun berdasarkan materi kuliah yang telah saya sampaikan kepada para mahasiswa. Buku ini merupakan kumpulan dari materi-materi kuliah yang mencakup berbagai topik penting dan relevan dengan konteks politik dan hukum di Indonesia," papar Bamsoet.

Baca juga: Bertemu Ketum Partai Demokrat, Ketua MPR RI Bamsoet Diskusikan Sistem Politik dan Kondisi Demokrasi

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, buku 'Pembaruan Hukum' hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pembaruan hukum di Indonesia yang menjadi topik penting dalam upaya memperkuat sistem hukum nasional. Buku ini berisikan materi-materi kuliah yang mencakup berbagai topik penting terkait pembaruan hukum.

"Buku 'Pembaruan Hukum' terdiri dari beberapa bagian yang menyajikan berbagai topik utama dalam pembaruan hukum. Mulai dari analisis peraturan perundang-undangan, dinamika perubahan konstitusi, reformasi lembaga-lembaga negara, hingga isu-isu kontemporer dalam hukum nasional. Saya harapkan empat buku yang akan segera dirilis dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi referensi penting bagi para pengambil kebijakan, kalangan akademisi, mahasiswa serta khalayak umum," pungkas Bamsoet.