Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kebijakan Mempermudah Pembiayaan UMKM Harus Dibarengi dengan Transparansi

Kebijakan mempermudah proses pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus dibarengi dengan transparansi para pelaku dan pelaksana

Editor: Content Writer
zoom-in Kebijakan Mempermudah Pembiayaan UMKM Harus Dibarengi dengan Transparansi
Istimewa
Lestari Moerdijat menghadiri kegiatan diskusi daring dengan tema 'Tantangan Kesehatan Mental Anak dan Remaja Indonesia Menuju 2045', yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (31/7/2024). 

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan mempermudah proses pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus dibarengi dengan transparansi para pelaku dan pelaksana program pembiayaan tersebut.

"Upaya untuk mempermudah proses pembiayaan sektor UMKM harus didukung penuh semua pihak sebagai bagian upaya mengakselerasi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/8).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Keuangan berencana meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penyusunan kebijakan sistem credit scoring agar para pelaku usaha kecil dan menengah itu bisa mendapat kredit tanpa terbebani kewajiban agunan.

Catatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pada 2023 ada sekitar 66 juta UMKM di dalam negeri. Jumlah tersebut tumbuh 1,5 persen jika dibandingkan dengan 2022.

Kadin Indonesia juga mencatat pada 2023 sektor UMKM nasional berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penempatan Pekerja Migran Atasi Pengangguran di Indonesia

Menurut Lestari, dengan potensi tersebut, kebijakan untuk mengatasi kendala sektor UMKM, seperti masalah pendanaan, merupakan langkah strategis yang harus segera direalisasikan.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat kebijakan mempermudah pendanaan sektor UMKM harus dibarengi dengan kesiapan para pelaku dan para pemangku kebijakan untuk mengedepankan transparansi dalam pelaksanaannya.

BERITA TERKAIT

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar sejumlah kebijakan strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dapat segera diwujudkan, sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pencapaian sejumlah target pembangunan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap upaya mempermudah pembiayaan di sektor UMKM mendapat dukungan semua pihak, sehingga sektor ekonomi kerakyatan mampu menjadi bagian dari pondasi ekonomi nasional yang kuat di masa depan. *

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas