TRIBUNNEWS.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) bersama Universitas Lampung (Unila). Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE, MM, menyebutkan melalui FKP ini MPR ingin mendapatkan masukan dan usulan dari para mahasiswa Universitas Lampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik MPR RI.

"Kami sedang melakukan penyempurnaan dan pengembangan dalam aspek pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, di dalam forum (FKP) ini kami meminta masukan dari kalangan perguruan tinggi baik mahasiswa maupun dosen supaya kelembagaan MPR dan program kerja MPR dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat," katanya ketika membuka FKP MPR di Ballroom Hotel Radisson, Lampung, Jumat (8/11/2024). 

Forum Komunikasi Publik (FKP) merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Sekretariat Jenderal MPR dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam penyediaan dan memberikan layanan informasi kepada publik.

Siti Fauziah mengungkapkan banyak kegiatan di MPR RI yang sudah dipublikasikan melalui berbagai platform media sosial, seperti facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok dan situs resmi MPR RI (www.mpr.go.id). "Melalui media sosial itu, kita mempublikasikan kegiatan di MPR RI, termasuk juga kunjungan delegasi ke MPR RI. MPR RI memberi pelayanan penerimaan delegasi dan PPID MPR," terangnya.

Kepada mahasiswa dan pengajar Universitas Lampung, Siti Fauziah juga menyebutkan selain media sosial, MPR juga memiliki platform Buku Digital MPR yang bisa diunduh di Playstore. "Buku Digital MPR ini sangat penting untuk mahasiswa dan dosen karena ada buku-buku yang diproduksi MPR tapi tidak diperjualbelikan di toko buku. Hasil-hasil Kajian MPR yang dibukukan hanya bisa dilihat di situs web resmi MPR," kata wanita yang akrab disapa Bu Titi ini.

"Itulah yang dilakukan MPR supaya MPR dekat dengan masyarakat," imbuhnya. Untuk tahun 2025, MPR menyiapkan beberapa program dan kegiatan untuk lebih mendekatkan MPR kepada mahasiswa dan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah program dan kegiatan "Debat Konstitusi" yang menyentuh kalangan mahasiswa. 

"Ada program baru di tahun 2025. Kami akan memulai kembali program dan kegiatan Debat Konstitusi. Dalam MPR periode lima tahun kemarin, program Debat Konstitusi ditiadakan. Kegiatan ini diadakn kembali untuk mendekatkan MPR ke mahasiswa dan masyarakat," tuturnya.

FKP Sarasehan Kehumasan MPR RI dengan tema "Evaluasi Efektivitas Layanan Penerimaan Delegasi dan PPID sebagai Aspek Pelayanan terhadap Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI" ini dihadiri Wakil Dekan III FKIP Unila Hermi Yanzi, Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Unila, Dedy Miswar, dan Berchah Pitoewas.

Sedangkan pemateri FKP MPR ini adalah Yenita Revi (Kasubag Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR), Djarot Widiarto (Kasubag Pemberitaan dan Layanan Informasi Setjen MPR), dan Yunisca Nurmalisa (Ketua Program Studi PPKn FKIP Unila). 

Dari FKP ini mahasiswa dan dosen FKIP Universitas Lampung menyampaikan beberapa masukan dan usulan di antaranya perlunya tour guide, MPR menyiapkan kuesioner untuk delegasi yang datang berisi pertanyaan soal peningkatan kualitas pelayanan MPR, program interaktif seperti simulasi sidang MPR, perlunya sertifikat untuk delegasi, tayangan video tentang gedung-gedung di komplek parlemen, anggota delegasi yang berkunjung membuat konten untuk media sosial.