TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah diharapkan segera menuntaskan Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional untuk mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi para penderita kanker. 

"Peningkatan kasus kanker payudara yang terjadi saat ini belum mampu diimbangi oleh pelayanan pengobatan dan pencegahan yang diberikan oleh unit-unit layanan kesehatan yang ada. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, negara dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada Focus Group Discussion bertema Merealisasikan Rencana Kanker Nasional untuk Menekan Angka Kematian Akibat Kanker Payudara, di Ruang Delegasi, Nusantara IV, Gedung DPR RI/DPD RI/MPR RI, Jakarta, Senin (25/11). 

Hadir pada FGD yang diselenggarakan atas kerja sama antara MPR RI dan Cancer Information and Support Center (CISC) itu, antara lain Prof. Dr. dr. Soehartati Argadikoesoemo Gondhowiardjo, Sp.Rad (K),Onk.Rad  (Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo /PKaT RSCM), Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH (Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia), dr. Siti Annisa Nuhonni, Sp.KFR-K  (Ketua Bidang Pelayanan Sosial, Yayasan Kanker Indonesia /YKI), dan Samantha Barbara (Dewan Penasehat Lovepink Indonesia) sebagai narasumber. 

Sulitnya mengakses unit layanan kesehatan bagi penderita kanker payudara, ujar Lestari, membutuhkan dukungan aktif negara dan masyarakat. 

Apalagi, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, ketika masyarakat sudah mulai peduli melakukan deteksi dini melalui SADARI, tindak lanjut pemeriksaan dari hasil deteksi dini itu masih menghadapi kesulitan. 

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar masyarakat, para pegiat di komunitas penderita kanker, dan pakar pengobatan kanker segera menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi itu kepada para wakil rakyat di Komisi IX DPR RI di Senayan. 

Sehingga, tambah Rerie, sejumlah kebijakan seperti Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional mendapat dukungan dari para legislator untuk segera diwujudkan. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong agar tata kelola dalam proses pengobatan kanker juga harus diperhatikan untuk mempermudah penderita kanker dalam menjalani pengobatan. 

Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Soehartati Argadikoesoemo Gondhowiardjo mengungkapkan penderita kanker terbanyak berusia di atas 50 tahun dan satu dari tiga pasien kanker adalah penderita kanker payudara. 

Menurut Soehartati, pekerjaan rumah yang kita hadapi pada penyakit tidak menular, seperti kanker, cukup sulit, tidak semudah mengatasi penyakit menular. 

Penyakit tidak menular, tambah dia, membutuhkan proses yang menyeluruh dari hulu ke hilir agar kita dapat mendiagnosa penyebab penyakitnya dengan pasti. 

Sehingga, menurut Soehartati, hanya dengan pemberlakuan kebijakan yang tepat kita bisa berharap dapat menekan angka kasus kanker di Indonesia. 

Karena itu, tegas dia, tidak hanya menghadirkan dokter onkologi saja untuk mengobati kanker. 

"Kita butuh keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan sebuah kebijakan yang tepat dalam mengatasi kanker. Kolaborasi menjadi hal yang penting untuk mewujudkannya," tegas Soehartati.