TRIBUNNEWS.COM - Krisis Iklim yang saat ini semakin terasa dampaknya, tidak bisa dihadapi sendirian. Butuh kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kerugian masyarakat tidak semakin meluas. 

Karena itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak elemen masyarakat termasuk diantaranya Civil Society untuk berkolaborasi mencegah dampak krisis iklim.

"Mohon maaf kalau saya tidak lagi menggunakan istilah climate change lagi, karena bagi saya situasi saat ini sudah masuk dalam kategori krisis iklim yang harus dicegah segera dengan manajemen krisis,"

"Saya mengajak seluruh pihak, termasuk  Civil Society untuk kolaborasi bersama MPR menemukan solusi terbaik mencegah krisis iklim. Saya di MPR siap menjadi titik temu bagi semua stakeholders bidang energi dan lingkungan untuk merumuskan solusi,"

Hal ini disampaikan Eddy Soeparno dalam Diskusi Aktual bersama Think Policy, sebuah lembaga advokasi kebijakan  yang dimotori anak-anak muda. 

Menurut Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini, Transisi Energi seharusnya menjadi prioritas bagi segenap kementerian yang menaunginya. 

Baca juga: Indonesia Bergabung ke BRICS, Eddy Soeparno: Langkah Strategis Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

"Untuk saat ini transisi energi, sarat kebijakan namun dibutuhkan  champion yang dapat senantiasa mengawal berjalannya proses transisi energi agar senantiasa on time dan on track"

"Situasi Ini sebenarnya adalah call to action bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, asosiasi, akademisi dan lain-lain bersama MPR dan pemerintah untuk merumuskan strategi kelembagaan terbaik dalam mempercepat transisi energi," lanjutnya. 

Andhyta F Utami selaku founder Think Policy menyampaikan apresiasi atas komitmen Eddy Soeparno menjadikan MPR sebagai Rumah Kolaborasi. 

"Seperti strategi kelembagaan Pak Eddy, Think Policy juga memiliki pikiran yang sama, bahwa hadirnya institusi yang secara spesifik menangani permasalahan penting seperti krisis iklim dan transisi energi , sangat krusial demi keberhasilan program penting ini secara nasional,” lanjutnya. 

Mengenai transisi energi dan turunan kebijakannya, Andhyta sepakat dengan Eddy Soeparno bahwa harus ada champion atau leading sector yang khusus menangani transisi energi. 

"Bahkan dalam beberapa kali kami diskusi dengan teman-teman pegiat lingkungan dan transisi energi, kalau ditanya apa kementerian yang diharapkan maka jawabannya adalah kementerian yang menangani transisi energi secara khusus. Karena urgensi sekaligus banyaknya masalah yang harus diurai untuk mempercepat prosesnya," tutup Andhyta yang akrab disapa Afu ini