TRIBUNNEWS.COM- Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan lebih luas dan berkualitas kepada keluarga miskin akan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sekolah Rakyat akan memberikan layanan pendidikan gratis berkonsep asrama dengan lingkungan berkualitas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai, program pendidikan yang tengah digagas Presiden Prabowo ini sebagai salah satu bentuk untuk memotong mata rantai kemiskinan.

"Presiden ingin memuliakan keluarga miskin, sekaligus mendorong agar wong cilik bisa bangkit dan berperan signifikan dalam Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Maka itulah dikatakan ini sebagai upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada media di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (25/3/2025).

Gus Ipul menyampaikan, untuk perkembangan Sekolah Rakyat saat ini sudah ada 53 bangunan yang siap untuk dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. "Hampir diseluruh Provinsi ada, dari Aceh sampai Papua ada," katanya. 

Baca juga: Mensos Gus Ipul Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Jember

Ia juga menjelaskan bangunan yang siap tersebut diawali dengan menggunakan aset milik Kementerian Sosial seperti Sentra/Sentra Terpadu, Balai diklat, atau gedung-gedung yang secara fisik memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Selain menggunakan aset milik Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah juga memberikan usulan-usulan pembangunan sekolah rakyat baik berupa bangunan yang perlu direvitalisasi maupun dalam bentuk tanah dengan luas 5-10 hektare. 

Lebih lanjut, Gus Ipul meyakini sistem asrama yang akan dipakai Sekolah Rakyat bakal lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa. Di sini, komitmen orangtua juga menjadi penentu untuk menopang pendidikan anak.  

"Banyak kisah sukses dari mereka yang bersekolah asrama dan terbukti orang bisa lebih konsentrasi, fokus belajar, disiplin dan lebih tertib," katanya. 

Selain itu Kemensos juga akan terus mendampingi para wali murid agar memiliki semangat dan kesadaran bahwa anak-anak mereka harus menempuh pendidikan.

Adapun terkait rekrutmen pengajar sekolah rakyat, Gus Ipul menjelaskan akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dua opsi, yaitu penempatan Guru ASN atau guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). "Ini merupakan kerja pemerintah, istilahnya keroyokan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial," ujarnya.

Selain itu Sekolah Rakyat juga didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum serta instansi-instansi terkait termasuk Kantor Staf Presiden. "Akan ada Satgas pengawasan, kita meminta bantuan oleh BPKP, semua kita libatkan, jadi kita tidak sendiri," katanya.

Sementara itu, untuk langkah selanjutnya setelah siswa lulus dari Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah untuk menjalin Kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Baca juga: Sambangi Pusdiklatbangprof Margaguna, Mensos Gus Ipul Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat

Di akhir, Gus Ipul meminta dukungan kepada seluruh masyarakat agar ke depannya semakin banyak anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk sekolah. "Nanti ke depan satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas siswa mencapai 1.000 orang," katanya.