TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan bantuan dana darurat sebesar Rp2 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Usulan ini disampaikan karena banyak pemerintah daerah telah kehabisan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.

“Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” kata Mendagri dalam Arahan Presiden RI terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025).

Tito menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas pelayanan publik mengalami kerusakan, termasuk kantor pemerintahan yang menyimpan berbagai dokumen penting masyarakat. Ia juga meminta kemudahan layanan administrasi seperti STNK dan dokumen kependudukan bagi warga yang terdampak langsung bencana.

Baca juga: Mendagri Minta Tambahan Dana Bencana per Kabupaten, Prabowo: Anda Minta Rp2 M, Saya Kasih Rp4 M

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan dukungan anggaran lebih besar dari yang diusulkan. Bantuan untuk setiap kabupaten/kota dinaikkan menjadi Rp4 miliar, dua kali lipat dari usulan awal Mendagri, sementara pemerintah provinsi akan menerima Rp20 miliar.

“Mendagri, Anda minta Rp2 miliar? Saya kasih Rp4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp20 miliar,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga meminta Mendagri memastikan seluruh kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing untuk mendampingi rakyat yang sedang menghadapi situasi darurat.

“Bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” ujar Presiden.

Dengan tambahan dukungan ini, pemerintah berharap proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif.

Baca juga: Kemendagri Periksa Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Umrah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS