Ringkasan Berita:

• Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto mengecek progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang pada akhir November 2025 di tiga provinsi di Sumatera.
• Dia meminta pengembang segera menyelesaikan sejumlah kekurangan dengan target rampung dalam lima hari ke depan, agar hunian dapat segera ditempati.
• Huntara tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak yang sebelumnya tinggal di rumah sewa yang rusak akibat banjir.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Suharyanto mengecek progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang pada akhir November 2025 di tiga provinsi di Sumatera.
 
Hunian sementara (huntara) adalah bangunan perumahan darurat yang digunakan sebagai solusi cepat bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana atau program relokasi.

Baca juga: Rusak Berat Akibat Banjir Bandang, Renovasi Sekolah MIN 4 Aceh Tamiang Ditargetkan Rampung 3 Bulan

Suharyanto mengunjungi Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Rabu (22/4/2026).

Sebelum mengecek kondisi huntara, Suharyanto berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap kebutuhan yang masih diperlukan di lokasi.

Dia juga meminta pengembang segera menyelesaikan sejumlah kekurangan dengan target rampung dalam lima hari ke depan, agar hunian dapat segera ditempati.

Ia mengatakan huntara tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak yang sebelumnya tinggal di rumah sewa yang rusak akibat banjir. 

Karena tidak memiliki rumah dengan status kepemilikan, menurutnya, kelompok itu tidak memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH). 

Namun, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengambil inisiatif menyediakan huntara sebagai solusi sementara.

Dia menegaskan, langkah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di sini masyarakat dulunya tidak punya rumah dan menyewa tempat tinggal. Begitu kena banjir, rumah yang disewa hancur, mereka bingung mau kemana," kata Suharyanto dalam Siaran Pers BNPB pada Kamis (23/4/2026). 

"DTH pun mereka tidak dapat, karena mereka sewa dan tidak punya rumah. Sehingga BNPB mengambil langkah inisiatif membangun huntara untuk mereka," lanjut dia.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat terdampak.

Hal itu khususnya bagi kelompok rentan yang tidak memiliki rumah sendiri.

"Ini salah satu terobosan bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa memecahkan masalah, terhadap masyarakat yang terdampak bencana dan sebelumnya tidak punya rumah atau sewa," ungkap dia.