TRIBUNNEWS.COM — Program transmigrasi terus bertransformasi menjadi instrumen strategis pembangunan wilayah dan pemerataan ekonomi nasional. Dalam Talkshow Kilas Balik Perjalanan Transmigrasi, para narasumber menegaskan bahwa transmigrasi tidak lagi sekadar perpindahan penduduk, tetapi diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Rajumber, menjelaskan bahwa transmigrasi memiliki peran historis dan strategis dalam pembangunan nasional.

“program transmigrasi merupakan program perpindahan transmigran dari pulau jawa ke luar jawa (dahulu kolonialisasi). Perkembangan industrialisasi di luar pulau jawa dikembangkan secara besar-besaran, maka dibutuhkan banyak tenaga kerja. Transmigrasi merupakn program pemerataan penduduk, menjadikan persatuan dan kesatuan seluruh wilayah," ujar Rajumber.

Menurutnya, tantangan transmigrasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial di daerah tujuan. Resistensi sebagian masyarakat lokal muncul akibat ketimpangan dan persepsi yang belum sepenuhnya utuh terhadap tujuan program transmigrasi.

“Tantangan terbesar transmigrasi saat ini adalah resistensi penduduk lokal untuk menerima penduduk pendatang. Ketika kementrans terbentuk, Sebagian masyarakat menolak. Tantangan yang terjadi disebabkan karena ketimpangan sehingga menyebabkan kecemburuan sosial,” jelasnya.

Rajumber menegaskan bahwa transformasi kebijakan menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut.

“Saat ini, program transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk, akan tetapi bagaimana transmigrasi menjadi program untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui pendekatan Program 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Karya Nusa, Trans Lokal, Trans Patriot, dan Trans Gotong Royong.

Transformasi transmigrasi dengan program 5T yaitu Transs Tuntas, Trans Karya Nusa, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong dibranding untuk mengatasi permasalahan atau isu strategis.

Ke depan, pembangunan transmigrasi juga dilakukan berbasis kawasan yang terintegrasi. Pembangunan transmigrasi ke depan berbasis kawasan, ada 154 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan.

Selain infrastruktur dasar, aspek pendidikan menjadi perhatian utama untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi.

“Soal pendidikan anak, kebijakan menteri transmigrasi sangat tepat ketika dapat diterapkan dengan baik, untuk menciptakan SDM yang unggul, ekosistem pendidikan menjadi prioritas yang harus diperhatikan.”

Dalam kesempatan yang sama, Mirwanto, praktisi ketransmigrasian, menyoroti pentingnya mengembalikan esensi transmigrasi sebagai program keadilan sosial yang berorientasi jangka panjang.

“Tantangan transmigrasi, konsep transmigrasi adalah pemeratan tenaga kerja, Gerakan Nasional Transmigrasi dulu, saat ini timbul presepsi publik bahwa transmigrasi adalah suatu masalah, apalagi persoalan tanah," ucapnya.

Ia menekankan bahwa konflik yang muncul tidak terlepas dari proses dan persepsi yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik.