TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan Indonesia berada pada fase krusial dalam merespons dampak perubahan iklim yang semakin nyata, ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam di berbagai wilayah.

Hal tersebut disampaikan Eddy saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab (UEA) Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, di sela rangkaian Abu Dhabi Sustainability Week, Abu Dhabi.

Dalam pertemuan tersebut, Eddy menyampaikan bahwa sebagai pimpinan MPR RI, dirinya mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. RUU tersebut diharapkan menjadi landasan kebijakan nasional yang terkoordinasi, terukur, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan krisis iklim.

Baca juga: Eddy Soeparno Tegaskan Indonesia Sudah Masuk Fase Krisis Iklim, Transisi Energi Tak Bisa Ditunda

Eddy menekankan bahwa bagi Indonesia, perubahan iklim tidak hanya merupakan isu lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan yang mencakup ketahanan pangan, energi, ekonomi, serta keadilan sosial.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dirancang untuk memperkuat tata kelola nasional dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan pascabencana,” kata Eddy.

Ia menambahkan, regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim secara terpadu.

Dalam konteks kerja sama internasional, Eddy menilai dialog dengan Uni Emirat Arab memiliki arti penting. Menurutnya, UEA memiliki pengalaman dalam pengembangan kebijakan transisi energi, pembiayaan iklim, serta inovasi teknologi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah dengan kondisi geografis yang rentan.

Eddy juga menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk memperkuat kerja sama global, baik melalui pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan menurunkan emisi sesuai target Net Zero Emission 2060 sekaligus memastikan kemampuan mitigasi pemerintah dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi,” ujarnya.

Baca juga: Bertemu Menteri Energi UEA, Waket MPR Eddy Soeparno Tegaskan Dukung Investasi Energi Terbarukan