TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.

Percepatan dilakukan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama bertahan di hunian sementara (huntara).

Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026).

Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Ini memang sudah tahapnya. Tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi, sudah mulai masuk ke tahap percepatan huntap semua," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (27/3/2026).

Tito menambahkan, pembangunan huntap menerapkan dua skema, yakni in-situ dan komunal.

Baca juga: Perkuat Silaturahmi, Kemendagri Gelar Buka Bersama dan Ceramah Ramadan

Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp 60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dicairkan dalam dua tahap.

Selain membangun secara mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan proses pembangunan tersebut langsung kepada BNPB.

"Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin. Hampir kira-kira 15.000 dari 26.000 itu adalah yang in-situ, baik yang BNPB bangun maupun yang bangun sendiri dengan diberikan uang oleh BNPB," terang Tito.

Sementara, pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah (pemda).

Proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau secara gotong royong bersama kementerian, lembaga, dan pihak non-pemerintah.

Salah satu contoh skema komunal dengan dukungan non-pemerintah adalah pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli yang melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Baca juga: Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pascabencana di Wilayah Sumatera Hampir Tuntas

Yayasan tersebut membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, dan Sumatra Barat (Sumbar) 500 unit. Khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, Yayasan Buddha Tzu Chi akan membangun 103 unit huntap.

Terkait lahan, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset pemda yang telah mendapat persetujuan DPRD dan memiliki sertifikat resmi.

Pemda kini tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Upaya percepatan pembangunan huntap juga diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB.