TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Sosial terus mengakselerasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mengoptimalkan pemanfaatan data lintas sektor.

Upaya ini dibahas dalam Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor untuk Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bansos yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sebagai bagian dari tahap uji coba digitalisasi bansos.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah bansos yang belum tepat sasaran.

“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Robben di Ruang Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pada Senin (27/4/2026).

Untuk mempercepat pelaksanaan, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang bekerja bersama setiap hari di satu lokasi. Cara ini diharapkan bisa mempercepat integrasi data dan memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif.

“Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat, supaya tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi,” lanjutnya.

Dari hasil uji coba, sistem digitalisasi bansos saat ini sudah berjalan sekitar 80 persen dari target yang diharapkan. Namun, masih ada beberapa kendala, terutama di kualitas dan kelengkapan data.

Baca juga: Peringati Hari Kartini, Kemensos Salurkan Bantuan Atensi Rp129 Juta di Rembang

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Kemensos juga mengusulkan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut terlibat dalam pengawasan dan audit sehingga proses pelaksanaan bisa lebih terjaga kualitasnya sejak awal.

“Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Piloting digitalisasi bansos ini akan dilakukan di 42 kabupaten/kota, sebagai langkah awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.

Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan bahwa agenda transformasi digital dalam perlindungan sosial telah dimulai sejak September tahun lalu, dengan fokus awal pada program bantuan sosial di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

DEN menjelaskan bahwa digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada program bansos, namun juga berpotensi diperluas ke berbagai program perlindungan sosial lainnya.

Saat ini, terdapat sekitar 38 kementerian/lembaga yang menjalankan sedikitnya 197 program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal langsung kerja tim lintas sektor. Ia juga mengatakan akan memantau pelaksanaan ini sejak hari pertama.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan oleh Robben Rico sebagai bagian dari butir-butir kesepakatan Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah tentang penguatan data lintas sektor dalam rangka mendukung piloting digitalisasi bantuan sosial di 42 kabupaten/kota di Indonesia. (*)

Baca juga: Wamensos Dorong Seluruh Sentra Kemensos untuk Jalankan Program yang Berdayakan Penerima Manfaat