Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Anies Baswedan Apresiasi 'Warga Kehormatan' Jakarta lewat Penggratisan PBB-P2

Mulai April 2019 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan 100 persen pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB

Anies Baswedan Apresiasi 'Warga Kehormatan' Jakarta lewat Penggratisan PBB-P2
Pemprov DKI Jakarta
Kini, guru, dosen, veteran, hingga keluarga mantan presiden 100 persen bebas dari PBB-P2. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mulai April 2019 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan 100 persen pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas 'warga kehormatan' Jakarta.

Yang dimaksud 'warga kehormatan' Jakarta adalah warga yang berjasa bagi bangsa dan negara, maupun telah membuat perubahan yang baik bagi Kota Jakarta.

Mereka di antaranya adalah para guru, dosen, tenaga pendidik, serta pensiunan ASN. Ada pula veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI dan POLRI, hingga mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta.

“Kami bebaskan beban PBB untuk pensiunan guru, purnawirawan TNI-Polri, pahlawan, perintis kemerdekaan, sampai penerima bintang kehormatan dari presiden,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis (31/10).

Baca: Pangan Murah Bantu Warga Jakarta Kurangi Pengeluaran

Ia melanjutkan, "Kalau perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, dan veteran sampai tiga generasi. Kalau guru sampai dua generasi.”

Dalam Pergub yang dikeluarkannya, Anies menekankan peruntukan pembebasan PBB-P2 ini khusus pada satu rumah tinggal (rumah pertama yang ditinggali) dan yang tidak digunakan sebagai tempat usaha.

“PBB gratis bagi warga kehormatan hanya untuk rumah pertama yang ditinggali. Jika mereka memiliki rumah kedua tetap dikenakan pajak,” tambahnya.

Sementara itu, untuk pembebasan PBB-P2 yang berlaku hingga dua generasi saja berarti hanya berlaku sampai dengan anak mereka masih bisa menempati rumah peninggalan orang tuanya, tidak berlaku hingga cucu.

Peraturan pembebasan PBB-P2 ini ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Pergub Nomor 42 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi Rumah dan Rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mencapai Rp 1 miliar.

Sehingga, pembebasan PBB ini tidak hanya bagi rumah-rumah dengan NJOP tertentu, namun juga pihak-pihak yang dianggap berjasa bagi negara.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas