TRIBUNNEWS.COM - Terkait wacana kenaikan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold (PT) dari 4 menjadi 7 persen dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia belum menentukan sikap.

Melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2020), Sekjen DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik menyampaikan bahwa Gelora melihat ada yang lebih urgent untuk dibahas, yakni soal pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (pileg) serta pemilihan presiden (pilpres) secara serentak.

Berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 silam, menurut Mahfuz, model pelaksanaan pemilu secara serentak Pileg dan Pilpres tersebut membuat ratusan panitia penyelenggara pemilu meninggal dunia karena faktor kelelahan. Karena itu, Partai Gelora mengusulkan agar revisi yang akan datang fokus pada pelaksanaan pilpres dan pileg.

"Itu harusnya prioritas revisi. Karena praktek yang lalu, pengalaman menunjukkan kompleksnya penyelenggaraan sehingga ratusan petugas meninggal karena kelelahan. Kalau PT menurut saya tidak terlalu prioritas dan tidak terlalu penting," ujar mantan Ketua Komisi I DPR RI itu.

Meski demikian, Mahfuz secara pribadi menyampaikan bahwa menaikkan PT menjadi 7 persen akan melahirkan kecemasan di sejumlah partai politik, dan berpotensi melahirkan guncangan politik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam pengalaman revisi UU Pemilu, kenaikan itu dari 1,5 persen, 2,5 persen, 3 persen, kemudian 4 persen, artinya kalau ada kenaikan kisarannya hanya 0,5 sampai 1 persen.

"Tapi kalau sekarang kenaikan PT melompat sampai 7 atau 8 persen, akan menciptakan kejutan dan guncangan politik pemilu," kata Mahfud seraya meminta DPR dan pemerintah melihat dua faktor dalam penetapan PT untuk Pemilu 2024 mendatang, yakni filosofi representasi keragaman masyarakat Indonesia dalam proses politik serta variabel penyederhanaan parpol.

Terkait filosofi representasi keragaman masyarakat Indonesia dalam proses politik, menurut Mahfuz, hal tersebut harus dilihat karena kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dapat mempengaruhi pilihan politik setiap masyarakat.

"Jadi, kemajemukan harus terepresentasi secara baik dalam sistem pemilu," ujarnya lagi.

Sedangkan soal variabel penyederhanaan parpol, Mahfuz berpendapat, agar hal tersebut harus menjadi pertimbangan. Dia mengutarakan bahwa ide penyederhanaan parpol tak bisa mendorong Indonesia kembali ke era Orde Baru, di mana hanya terdapat tiga parpol.

"Jumlah maksimal 15 parpol seperti yang terjadi dalam 20 tahun terakhir merupakan yang terbaik untuk mewakili berbagai aliran politik yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Kalau pun ada penyederhanaan, ya penyederhanaan itu maksimal 15 parpol dan itu sudah mewakili aliran politik di Indonesia. Kalau didorong PT jadi 7 atau 8 persen, sangat mungkin hasilnya penyederhanaan bisa tinggal lima parpol," pungkas Mahfudz

Diketahui, Komisi II DPR RI tengah menggodok tiga opsi terkait PT dalam pembahasan dalam revisi UU Pemilu. Sebanyak tiga opsi itu adalah tetap di angka 4 persen, naik menjadi 7 persen, atau ambang batas yang berjenjang. (*)