Adanya pandemi Covid-10 membuat pelemahan ekonomi Indonesia makin nyata. Terbukti banyak karyawan tak bisa kerja dan hanya setengahnya yang kerja. Fakta ini berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam menangani masalah ekonomi itu pemerintah telah membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari data yang diterima Mekeng, anggaran PEN, sekitar 70 persen terserap untuk Bansos.

“Bansos itu untuk menjaga daya beli masyarakat yang tidak kerja, karena kena PHK atau setengah PHK sehingga gajinya berkurang setengah atau malah tidak ada,” ucap Mekeng.

Semua kesulitan masyarakat Itu kini diganjal pemerintah lewat Bansos. Ini guna menjaga sisi demand yang ada di masyarakat agar tetap ada.           

Mekeng juga menyatakan bantuan untuk UMKM angkanya juga tinggi, agar bisa menjaga supply. “Ini dilakukan agar mem-balance demand dan supply agar ekonomi kita tidak jatuh seperti negara lain. Kita lihat jatuhnya Singapura dan Malaysia besar. Kita masih lumayan di bawah 10 persen, dan ini diganjal dari sini (Bansos),” ucap Mekeng.

Ia memprediksi resesi ekonomi ini akan panjang. Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, tidak serta merta ekonomi langsung baik. “Tidak bisa seperti itu, kita harus bisa menumbuhkan perekonomian kita sendiri dan pertumbuhan negara lain juga. Kita harus ada uang yang masuk,” jelas Mekeng.

Pemerintah harus lebih kencang lagi meyakinkan calon investor bahwa UU sudah diperbaiki dan proses pembangunan tetap berjalan. “Selain itu kita penanganan Covid harus benar,” ungkap Mekeng.

Hanya UU Cipta Kerja yang menjadi obat resesi justru ditolak. “Saya berharap para stake holder yang tidak setuju Omnibus law ini sebaiknya menggunakan instrument demokrasi yang disiapkan oleh konstitusi yaitu melalui Judicial review sehingga tidak membuat para investor yang ingin masuk Indonesia menahan diri atau mengalihkan ke negara lain karena situasi dalam negeri kita tidak kondusif,” tutup Mekeng.