Pemprov DKI Bantu Berikan Akses Modal dan Pasar UMKM Agar Bertahan di Masa Pandemi
Sudah delapan bulan pandemi COVID-19 melanda Tanah Air. Sektor UMKM pun melemah, omzet turun drastis.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM – Sudah delapan bulan pandemi COVID-19 melanda Tanah Air. Sektor UMKM pun melemah, omzet turun drastis. Bagi pelaku UMKM pemula, wabah ini semakin menyulitkan kondisi mereka.
Ketua KADIN Jakarta, Diana Dewi, mengatakan bahwa permasalahan pelaku UMKM sekarang ini adalah permodalan. Banyak pelaku UMKM yang masih sulit mendapatkan akses permodalan ke perbankan.
"Banyak teman-teman yang belum bisa mengakses ke perbankan, permasalahannya karena belum terbiasa," tuturnya.
Stimulus yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu sektor ekonomi menurut dia sudah cukup banyak. Namun, masih ada keluhan dari para pelaku UMKM yang kesulitan mengakses permodalan.
"Stimulus kalau menurut saya sudah banyak bagi teman-teman di UMKM, tapi, ada beberapa masih kesulitan akses. Itu yang perlu ditingkatkan," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pembiayaan kredit kepada para pelaku UMKM. Kepala Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas, menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan Rp 66,295 miliar kredit Pemulihan Ekonomi Nasional bagi UMKM.
"Pembiayaan kredit oleh Bank DKI untuk UMKM bankable dan pembiayaan oleh fin-tech bagi UMKM yang tidak bankable," ujarnya, Kamis, (5/11/2020).
Selain pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pelatihan agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya meski dalam kondisi menghadapi pandemi. Pelatihan tersebut dilakukan secara offline dan online.
"Kami juga membantu untuk pemasaran dan penciptaan demand melalui sistem order," imbuhnya.
Tak dipungkiri, peran UMKM sangat vital dalam membantu menggenjot perekonomian di tengah pandemi. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mempermudah pemberian izin UMKM, agar tumbuh pelaku-pelaku usaha baru di Jakarta.
"Relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan memanfaatkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dan penyederhanaan persyaratan perizinan. Selain itu, juga terdapat keringanan pembayaran retribusi bagi UMKM binaan di Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara," terangnya.
Abbas menambahkan, terdapat pula berbagai paket bantuan melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar. Di antaranya donasi paket kebersihan bagi UMKM di sektor pangan, kolaborasi pelatihan UMKM, dan pinjaman lunak di bawah KUR (~3%).
“Untuk saat ini, seluruh Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara sudah dibuka 100% sebagai pasar dari para binaan kami. Dalam operasionalnya pun harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19,” tuturnya.
Jika terdapat binaan yang melanggar ketentuan protokol COVID-19, maka akan diberikan surat peringatan secara berjenjang dengan hukuman maksimal pengeluaran dari Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara.
Joanito salah seorang warga binaan UMKM di Jakarta Timur mengaku merasakan betul manfaat dari bantuan akses permodalan pemerintah. Menurutnya, bantuan akses modal tersebut dapat menambal turunnya omzet usaha reparasi/restorasi sepatu miliknya.
"Sangat membantu sekali, sekarang ini omzet anjlok. 50 persen dari normal saja sudah syukur, dan ini bisa dipakai untuk memperpanjang nafas," ujarnya.
Joanita meminta agar bantuan bagi UMKM terus ditingkatkan. Mulai dari bantuan untuk keperluan sehari-hari, hingga bantuan pasar.
"UMKM ini paling terdampak, jadi yang paling utama harus diselamatkan adalah UMKM," pungkasnya.