Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

LPDB-KUMKM Support Permodalan Untuk Dua Koperasi di NTB

Terkait dengan pemenuhan modal usaha dari koperasi-koperasi di wilayah NTB, dia juga berharap LPDB-KUMKM bisa memberikan dukungannya.

LPDB-KUMKM Support Permodalan Untuk Dua Koperasi di NTB
Istimewa
LPDB-KUMKM Support Permodalan Untuk Dua Koperasi di NTB. 

Di tempat terpisah Pengurus KSPPS Ammar Sasambo, Lalu Buntaran, menyatakan potensi sarang burung walet untuk pasar ekspor sangat tinggi. Dalam setiap bulannya koperasi ini bisa mengekspor hingga 2 kuintal sarang burung walet ke beberapa negara seperti China, Thailand dan Singapura. Dijelaskan harga ekspor produk ini bisa sampai Rp35 juta per kilogram (kg).

Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan ekspor dalam partai besar itu, pihaknya kekurangan modal usaha. Oleh sebab itu dia berharap ada dukungan dari pemerintah khususnya dari LPDB-KUMKM untuk dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan itu.

"Kita kalau mau partai besar ekspor kayanya butuh dana antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Kita sangat yakin kalau ini digenjot, difasilitasi pemerintah maka peternak walet di luar sana akan bahagia," tutur Lalu Buntaran.

Dia juga menjelaskan bahwa selain mengekspor bahan mentah, ke depan pihaknya bersama anggota koperasi lain akan mengupayakan untuk bisa mengekspor produk turunan seperti kopi walet, bubur walet, dan herbal walet. Dengan begitu nilai tambah yang bisa dihasilkan bisa lebih besar.

"Setelah bertemu dengan Dinas Koperasi dan UKM juga LPDB-KUMKM, kami akan berupaya agar turunan walet ini juga bisa diekspor. Selama ini kita langsung ekspor rumah walet ke China, Thailand, dan Singapura," pungkas dia.

Pemerintah Siap Fasilitasi Kemajuan Koperasi dan UMKM

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada dua hal, yaitu pengendalian wabah covid-19 dan menjaga tingkat kemampuan usaha serta daya beli masyarakat. Dua hal ini menjadi kunci utama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sisi UMKM, pemerintah tengah mengupayakan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,5 juta per orang. Jika hal ini nantinya bisa diperpanjang maka akan semakin banyak UMKM yang terbantu dari sisi modal usaha.

"Pemerintah mulai pikirkan lagi BPUM itu, tapi masih diskusi di internal istana, memang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan seperti skim kredit yang lebih ringan bentuk karena terus terang saja APBN kita tidak mungkin kalau selalu berikan hibah yang besar," tutur Agus.

Dia mendorong agar koperasi yang menaungi banyak anggota UMKM bisa mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM agar likuiditasnya terpenuhi sehingga kebutuhan anggotanya juga terpenuhi. Menurutnya, dana yang diberikan LPDB-KUMKM memiliki spesial rate yang akan sangat membantu KUMKM.

"Nanti LPDB-KUMKM akan hitung semuanya, kita ingin bisnis UMKM itu maju dan dana bergulir bisa lancar sehingga dapat berputar lagi untuk diberikan ke koperasi lain," pungkasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas