TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Ilham Permana mengatakan, pihak luar boleh saja melakukan analisis tentang Golkar. Namun, analisis hendaknya didasari fakta, bukan atas dasar ramalan yang tidak jelas. “Selain itu, yang paling tahu partai Golkar tentu hanya orang-orang yang ada di Golkar. Faktanya, hingga saat ini kalangan internal partai Golkar masih bersuara bulat untuk memajukan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024,” tegas Ilham.

Ilham mengkritisi spekulasi Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, hari Jumat (21/1/2022) Ray Rangkuti yang menyebut bahwa kehadiran Anies Baswedan kediaman Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid sebagai tanda dukungan Golkar untuk Anies. Ray juga menyebut, elektabilitas Airlangga yang masih sangat rendah tidak realistis untuk maju di Pilpres 2024.

Ilham mengingatkan, Anies hadir sebagai pribadi dalam acara keluarga, bukan acara partai. “Acara mappaci adalah acara pribadi, acara keluarga, sama sekali tidak ada hubungannya dengan aktivitas politik. Acara tersebut juga bukan merupakan ajang Golkar untuk mendukung Anies maju di Pilpres 2024 seperti disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti,” ujar Ilham.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu juga menyebut, pilihan untuk mencapreskan Airlangga tak lepas dari kinerjanya sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Golkar yakin pilihan terhadap Airlangga tidak salah. Sebab, dari waktu ke waktu suara partai Golkar maupun suara Airlangga terus meningkat.
.
“Padahal, kami belum secara resmi melakukan deklarasi Airlangga. Mesin partai juga belum benar-benar digerakkan,” kata Wakil Ketua Umum Wushu tersebut.

Selanjutnya Ilham menambahkan, pandangan Ray untuk yang berspekulasi bahwa Anies akan dimajukan dalam pencapresan 2024 bertentangan dengan penilaiannya tentang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut. Dia mengingatkan, beberapa waktu lalu Ray menyebut rezim Anies seperti jaman Orde Baru dimana pejabat negara mengurusi banyak hal, termasuk kebijakannya melibatkan para politisi ke dalam pelaksanaan Formula E.

“Bahkan, Ray menyebut sikap Anies tersebut sebagai unprofessional. Lha, kok sekarang dia jadi seolah ikut menjadi pendukung Anies. Ada apa?” tanya Ilham.

Ilham juga meminta Ray mencermati sinyal Istana tentang Anies dari keengganan pemerintah merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Ilham menjelaskan, banyak pengamat yang menganggap hal itu sebagai sinyal pemerintah untuk menghambat Anies dalam melanjutkan kepemimpinnya di Ibu Kota maupun dalam panggung politik nasional Pilpres 2024.

“Sebab dengan keengganan pemerintah untuk merevisi UU tersebut, kans besar Anies sebagai petahana untuk menang pada Pilgub DKI Jakarta 2022 langsung mengecil. Anies bisa juga kehilangan panggung politik selama dua tahun untuk bisa “memamerkan” kemampuannya menyongsong Pilpres 2024,” jelas Ilham. (end)