Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Dorong Percepatan Transisi Kendaraan Listrik
Pemprov DKI Jakarta terus mendorong percepatan transisi penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu upaya mengatasi masalah polusi udara.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta terus mendorong percepatan transisi penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu upaya mengatasi masalah polusi udara yang belakangan jadi sorotan. Dengan penggunaan kendaraan listrik untuk menggantikan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil, diharapkan kualitas udara Jakarta bisa membaik. Terlebih, sektor transportasi disebut sebagai penyumbang polusi terbesar di Ibu Kota.
Untuk mewujudkan udara Jakarta yang lebih bersih, Pemprov DKI Jakarta mengganti ratusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) milik Dinas Perhubungan (Dishub) dengan kendaraan listrik, misalnya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan 186 unit sepeda motor listrik secara simbolis di kantor Dishub pada 11 Agustus 2023 lalu.
Heru menyatakan, pembelian ratusan sepeda motor berbasis baterai ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengganti KDO dengan kendaraan listrik.
Pj. Gubernur Heru menargetkan 800 unit KDO berbasis listrik yang akan digunakan Pemprov DKI. “Secara bertahap Pemprov DKI Jakarta melakukan itu, sekaligus membantu mengurangi emisi gas buang,” ucapnya.
Baca juga: Atasi Polusi Udara Jakarta, Pemprov DKI Gencar Menanam
Heru menambahkan, pada Oktober 2023 mendatang, 22 bus listrik Transjakarta akan menambah armada bus ramah lingkungan ini. Sebelumnya, 52 bus listrik telah melayani tiga trayek, yakni UI-Lebak Bulus (D21), Kampung Rambutan-Lebak Bulus (7A), Pondok Labu-Blok M (1E).
Pengoperasian KDO dan bus listrik tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih menggunakan kendaraan berbasis baterai yang lebih ramah lingkungan. Hal ini pun diharapkan bisa berdampak positif terhadap udara Jakarta yang kini dinilai kurang sehat.
Guna menciptakan transportasi hijau untuk menekan polusi udara, Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh pemangku kepentingan, dari lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, hingga masyarakat umum, untuk turut berpartisipasi. Salah satu pihak yang digandeng Pemprov DKI ialah PT Astra International Tbk.
Astra dipilih lantaran memiliki komitmen kuat dalam pelestarian lingkungan. Apalagi Astra selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) punya jaringan bengkel resmi untuk memasifkan program uji emisi yang kini tengah digalakkan Pemprov DKI Jakarta. “Jadi kendaraan yang masuk atau keluar harus sudah diuji emisi dan hasilnya terkendali,” kata Heru.
Baca juga: Beragam Jurus Pemprov DKI Tekan Polusi Udara di Jakarta, WFH hingga Uji Emisi, Efektifkah?
Ia pun berharap, Astra bisa terlibat aktif dengan berkomitmen mendukung berbagai inisiatif terkait transformasi kendaraan ramah lingkungan. Heru juga turut mengajak seluruh stakeholder terlibat dalam upaya meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di seluruh wilayah Jakarta.
“Agar membantu Pemprov DKI dalam rangka mempercepat penambahan RTH, bukan Astra saja, tapi nanti kami bersama stakeholder lain juga melakukan itu,” ujarnya.
Tak hanya mendorong transisi kendaraan listrik, Heru Budi juga meminta masyarakat mulai beralih menggunakan transportasi umum. Apalagi, jaringan transportasi umum di Jakarta makin memadai dengan peresmian Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023.
Heru mengharapkan, moda transportasi teranyar ini bisa menunjang aktivitas masyarakat, khususnya para pekerja yang tinggal di daerah penyangga Jakarta, sehingga mereka bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. “Kami harap, kehadiran LRT Jabodebek ini bisa memudahkan dan mempercepat perjalanan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari,” ucapnya.
Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Belum Akan Berlakukan Aturan Ganjil Genap 24 Jam di Ibu Kota dalam Waktu Dekat
Dengan semakin banyak masyarakat beralih ke transportasi umum, diharapkan bisa menekan angka polusi dan mengurai kepadatan lalu lintas di Jakarta. “Kehadiran LRT Jabodebek ini semakin melengkapi integrasi transportasi publik yang telah dibangun pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL), dan kereta bandara. Mudah-mudahan masyarakat semakin banyak yang beralih ke transportasi publik,” tuturnya.
Manfaat dari semakin terintegrasi berbagai moda transprotasi di Jakarta dirasakan Uji Mediati (29), warga Bekasi yang kerja di Blok M, Jakarta Selatan. Ia mengaku, sangat terbantu pula dengan kehadiran LRT Jabodebek.
Baca juga: Jurus Pemprov DKI Atasi Polusi Udara di Jakarta
“Sekarang enak dari Stasiun Jatimulya, transit di Dukuh Atas, kemudian lanjut naik MRT sampai Blok M. Cepat, kurang lebih sejam aja. Biasanya, kalau naik motor dari rumah ke tempat kerja bisa sampai dua jam,” ungkapnya.
Kenyamanan transportasi publik di Jakarta turut diamini Tegar (23). Warga Rawamangun, Jakarta Timur, yang bekerja di kawasan Monas, Jakarta Pusat, ini mengaku kini lebih sering naik Transjakarta ketimbang kendaraan pribadi. Apalagi kini sudah tersedia bus listrik Transjakarta yang cukup nyaman dan ongkosnya tak memberatkan kantongnya yang masih merintis karier.
“Sekarang naik Transjakarta lebih enak, apalagi ada bus listrik. Kalau dari rumah lupa charge handphone juga enggak perlu khawatir, karena di sana ada colokannya. Tinggal bawa kabel saja,” pungkasnya.(*)