Upaya Pemprov DKI Bersama Pj Gubernur Heru dalam Wujudkan Slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia
Wujudkan slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia, ini sederet beberapa hal yang menjadi prioritas Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Penulis: Fransisca Andeska
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki mimpi besar untuk menjadikan Kota Jakarta sebagai kota yang sukses untuk Indonesia yang lebih baik. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi prioritas Pj Gubernur Heru untuk mengusung cita provinsi ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’ itu.
Pertama, masalah ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2023 mengalami penurunan, yakni mencapai 4,44 persen.
Pencapaian ini apabila dibandingkan tiga tahun terakhir, ini merupakan rekor baru yang berhasil ditorehkan oleh Kota Jakarta. Pada 2020 atau awal masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan sempat naik meroket dari 3,47 persen pada Maret 2019 menjadi 4,53 persen pada Maret 2020. Sayangnya, angka ini terus mengalami lonjakan hingga Maret 2021 di kisaran 4,72 persen dan Maret 2022 sempat turun tipis menjadi 4,69 persen.
Pada akhirnya Maret 2023 angka kemiskinan di Jakarta bisa ditekan hingga 4,44 persen atau turun sebanyak 0,17 persen dibandingkan periode sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut yang ada di angka 4,5 persen.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi penduduk miskin ekstrem berdasarkan By Name By Address (BNBA).
Adapun langkah ini dilakukan guna memastikan bantuan sosial yang akan diberikan bisa tepat sasaran. Kemudian setelah seluruh penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem teridentifikasi, barulah intervensi akan dilakukan.
Baca juga: Pj Gubernur DKI Jakarta Pastikan Penyempurnaan Stadion JIS Hampir Selesai
Lalu, intervensi dilakukan dengan mengurangi beban penduduk miskin lewat berbagai program bantuan sosial yang diberikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemberian subsidi pangan, jaminan kesehatan, hingga subsidi rumah susun sewa sederhana (rusunawa).
Selain itu, intervensi juga dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur), pelatihan keterampilan kerja, dan mengadakan bursa kerja.
Untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya menjalankan program penataan kawasan permukiman, Keluarga Berencana (KB), hingga pelayanan pos pelayanan terpadu (Posyandu).
Keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan ini pun berdampak positif pada pengendalian inflasi daerah. Dimana data BPS menunjukkan angka inflasi di Jakarta pada Agustus 2023 berada di kisaran 2,93 persen atau turun 0,37 persen dibandingkan pada Agustus 2023.
Atas keberhasilannya ini, Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022.
Dalam penghargaan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan untuk menyerahkan langsung piala penghargaan TPID Award 2023 kepada Pj Gubernur Heru dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang diselenggarakan di Istana Negara pada 31 Agustus 2023.
Tak hanya soal kemiskinan, intervensi juga dilakukan untuk mengatasi masalah stunting. Sebab, berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan terhadap balita yang ditimbang di Posyandu dan terinput ke dalam Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), persentase jumlah balita stunting di Jakarta berada di angka 5,41 persen.
Pada Maret-Juli 2023, tercatat sebanyak 22.823 balita mengalami stunting. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.459 atau 4,14 persen sudah tertangani masalah gizinya. Sedangkan sebanyak 11.155 atau 48,9 persen lainnya merupakan balita yang tertangani dan lulus usia, sehingga tidak masuk lagi ke dalam status balita stunting. Untuk mengatasi masalah stunting, berikut ini ada berbagai inovasi yang dilakukan, seperti:
Baca juga: Pj Gubernur DKI Jakarta: Kualitas Guru Berperan Strategis Dalam Bonus Demografi