TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Heru Budi Hartono berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan realisasi APBD.

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders sebagai wujud kesungguhan jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” ucapnya di Gedung DPRD DKI, Kamis (25/7/2024).

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 mencapai Rp 71,07 triliun atau melebihi target yang dicanangkan sebesar Rp 70,66 triliun yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Pendapatan Transfer, dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Kemudian, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 66,77 triliun atau mencapai 92,55 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp 72,14 triliun, dengan komponen Realisasi Belanja Operasi, Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Meski sukses mempertahankan WTP, Heru menegaskan, bakal terus mendorong perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Upaya yang telah kami lakukan masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saya mengharapkan bimbingan, saran, dan masukan yang membangun dari BPK RI dalam mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan ini,” ujarnya.

Diapresiasi DPRD DKI

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Wita Susilowaty mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan seluruh jajarannya. Menurutnya, pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta era Heru Budi Hartono lebih prudent, transparan, dan akuntabel. 

"Memperhatikan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Demokrat secara umum berpandangan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Pj. Gubernur, pengelolaan APBD mulai dilakukan secara prudent (bijaksana), transparan, dan akuntabel," tuturnya saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024). 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu memastikan, Partai Demokrat akan terus mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta, termasuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023, agar uang dari rakyat dapat dipergunakan secara efektif, efisien serta dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Karena itu, pihaknya berharap agar predikat WTP dari BPK RI tersebut dapat terus dipertahankan. 

"Tapi, yang lebih penting lagi adalah predikat WTP dapat selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja pembangunan. Karena, pada dasarnya, APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan," paparnya. 

Baca juga: Hadirkan Kesetaraan di Jakarta, Pj. Gubernur Heru Budi Dukung Kebutuhan Bagi Penyandang Disabilitas

Diakuinya, Pemprov DKI ke depan memiliki postur APBD yang semakin berkualitas. Sehingga, alokasi anggaran itu dapat lebih dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan krusial warga Jakarta serta mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global. 

"Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Suatu pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah harus dapat menjelaskan sejauh mana pemanfaatan dana publik untuk memenuhi berbagai tujuan pembangunan," urainya. 

Berhasil Pertahankan Predikat WTP, Heru Budi Dinilai Berhasil Pimpin Jakarta

Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagio Wibowo mengapresiasi capaian Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang berhasil mempertahankan predikat WTP. Menurutnya, predikat WTP ini merupakan bukti nyata keberhasilan Heru memimpin Jakarta.

"Pemberian predikat WTP dari BPK ini menjadi indikator kalau Pak Heru mampu mengimplementasikan good governance and clean government, mampu mempertanggungjawabkan penggunaan APBD. Pak Heru berhasil memimpin Jakarta," ungkapnya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ari menjelaskan, selama memimpin Jakarta, Heru sangat kentara ingin melaksanakan aturan-aturan dan melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan.

"Kita ketahui, beliau melakukan penataan dan penertiban NIK yang berkorelasi dengan penerimaan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran," terangnya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan juga melakukan penataan guru yang direkrut tidak sesuai aturan berlaku sebagaimana temuan BPK. Menariknya, permasalahan ini diberikan solusi agar aturan bisa ditegakkan dan guru yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk mengajar.

"Mereka juga diperjuangkan peningkatan kesejahterannya melalui status Kontrak Kerja Individu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Calon Pegawai Negeri Sipil," bebernya.

Baca juga: Atasi Keterbatasan Lahan Jakarta, DPRD Dukung Heru Budi Bangun Hunian Konsolidasi Tanah Vertikal

Ia berharap, ke depan Pemprov DKI Jakarta dapat semakin mewujudkan transparansi penggunaan anggaran dan menerapkan keterbukaan informasi publik.

"Semakin masyarakat mudah mengakses, tentu semakin banyak yang bisa terlibat melakukan pengawasan penggunaan uang rakyat Sehingga, potensi terjadi pelanggaran dapat lebih dicegah," urainya.

Ari menilai, dengan keberhasilan-keberhasilan yang sudah ditorehkan, tentu sangat layak jika Heru Budi Hartono kembali mengemban amanah sebagai Pj. Gubernur DKI sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif terpilih hasil Pilkada Jakarta 2024. 

"Saat tahapan Pilpres dan Pileg lalu Jakarta kondusif. Pak Heru menjadi figur yang bisa mengayomi dan merangkul semua. Tentunya, kita berharap, Pilkada Jakarta juga berlangsung aman, lancar, dan kondusif," harapnya.

Ia menambahkan, Heru juga menjadi sosok yang memiliki kelebihan karena dapat berkomunikasi secara baik dengan pejabat negara di pemerintah pusat.

"Hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini memungkinkan berbagai akselerasi untuk mengatasi persoalan Jakarta, terutama banjir dan kemacetan. Sodetan Ciliwung sudah selesai, infrastruktur transportasi publik juga progresnya luar biasa," tandasnya.

Baca juga: Targetkan Selesai 2028, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan Tanggul Pantai NCICD