TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Heru Budi Hartono berhasil menekan angka kemiskinan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jakarta pada periode Maret 2024 sebesar 4,3 persen.

Angka ini membaik 0,14 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar 4,44 persen. Bila dibandingkan dengan periode Maret 2021 pada saat angka kemiskinan mengalami kenaikan tertinggi akibat pandemi Covid-19, yaitu sebesar 4,72 persen, angka kemiskinan Maret 2024 turun sebesar 0,42 persen.

"Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemprov DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan,” ucap Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin.

Tren positif ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin yang berkurang di Jakarta. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2024 mencapai 464,93 ribu orang, atau turun 12.900 jiwa dibandingkan periode Maret 2023.

Adapun jumlah penduduk miskin tertinggi pada periode 2019-2024 terjadi pada Maret 2021, yang jumlahnya sempat menyentuh angka 501,92 ribu jiwa.

"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 dibandingkan Maret 2021 mengalami penurunan sebesar 36,99 ribu orang,” ujar Nurul.

Keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam mengentaskan kemiskinan ini ditunjukkan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) yang masif kepada masyarakat menengah ke bawah. Tak main-main, alokasi anggaran program bansos mencapai Rp18 triliun lebih.

Guna memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, Pemprov DKI Jakarta secara berkala melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengingatkan kepada seluruh jajarannya, untuk selalu mengacu pada DTKS dalam perancangan hingga mengambil kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Joko pun meminta Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta mempertajam DTKS.

Baca juga: Dorong Produk UMKM Tembus Pasar Global, JITEX 2024 Sukses Capai Transaksi Rp12,86 Triliun

"Seluruh perangkat daerah serta lintas pemangku kepentingan lainnya agar mengacu pada DTKS yang telah dipertajam dengan berbagai data administratif lainnya, seperti data administrasi kependidikan hingga aplikasi Carik untuk meningkatkan akurasi sasaran intervensi,” ujar Joko dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta yang diadakan daring, Rabu (21/8/2024).

Joko Agus menambahkan, pemerintah daerah juga bakal mengarahkan kebijakan penurunan tingkat kemiskinan pada pemberdayaan masyarakat, sehingga ke depan masyarakat tak lagi tergantung kepada bantuan sosial.

Merujuk pada hasil studi, Joko menyebut, peluang penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan semakin besar ketika pemerintah melakukan intervensi, melalui pendekatan pemberdayaan serta pendampingan yang sistematis secara lengkap.

Hal ini dilakukan lewat berbagai program peningkatan produktivitas dan pendapatan, melalui pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Menurut kami, harus ada perbaikan, sehingga kebijakan Pemprov DKI Jakarta lebih diarahkan ke arah pemberdayaan pada masyarakat, dengan demikian tidak selalu bergantung kepada bantuan sosial,” tutur Joko.

Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi kemiskinan ini diapresiasi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari peran Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

"Data BPS Maret 2024 yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan ini membuktikan Pak Heru mempunyai komitmen kuat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan,” paparnya.

Tak hanya pintar mengelola pemerintah, Elva menilai, Pj. Gubernur Heru merupakan sosok pemimpin yang bisa menjalin hubungan baik dengan mitra kerjanya. Heru pun dinilai cukup komunikatif dengan para anggota dewan.

"Beliau sering mengadakan rapat koordinasi dan diskusi terbuka dengan anggota dewan untuk membahas berbagai isu penting, seperti penanganan banjir, kemacetan di Jakarta, dan sebagainya. Komunikasi terbuka ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif,” pungkas Elva.

Baca juga: Rayakan HUT ke-79 RI di Jakarta dengan Kegembiaraan dan Keakraban Tak Terlupakan