TRIBUNNEWS.COM - Jelang akhir 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai bersiap menghadapi musim hujan. Berbagai upaya dilakukan guna mengantisipasi banjir yang selama ini masih menjadi momok menakutkan bagi warga Jakarta.

Tak hanya menyiapkan infrastruktur pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) juga terus mengeruk sedimen lumpur dan grebek sampah. Seperti yang dilakukan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Pekan Grebek Sampah di kawasan Rumah Apung, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara, pada Sabtu (7/9/2024).

Heru menyatakan, Pekan Grebek Sampah dilakukan dalam bentuk pengerukan sedimen untuk memulihkan kapasitas atau meningkatkan daya tampung saluran air, pembersihan sampah, dan penanaman pohon.

“Selain pengerukan sedimen untuk meningkatkan kedalaman, kami juga melakukan pembersihan sampah dan penanaman pohon. Di samping menghijaukan kawasan, juga sebagai upaya konservasi dan mengurangi abrasi,” kata Heru.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan, pengerukan sedimen lumpur merupakan program rutin yang dijalankan pemerintah daerah guna mengantisipasi masalah banjir. Apalagi, Jakarta berada di dataran rendah dan dilintasi 13 sungai.

“Kami rutin melakukan pengerukan di kali, waduk, dan saluran air untuk mengangkat sedimen lumpur, sehingga kapasitas saluran tetap optimal dalam menampung air. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan genangan saat musim hujan,” ujarnya.

Baca juga: Minimalisir Penularan Mpox di Jakarta, Pemprov DKI Beri Vaksin ke Ratusan Kelompok Rentan

Selain itu, Dinas DKI Jakarta juga memasang sheet pile atau tanggul di sisi kali atau sungai. Saat ini, sheet pile yang telah dibangun berada di dua lokasi berbeda, yaitu Jakarta Barat di Kali Pesanggrahan dan Jakarta Utara di Kali Sunter segmen Pompa Pulomas. “Pemasangan tanggul ini bertujuan untuk menanggulangi tanah longsor di sekitar kali atau sungai tersebut,” ucapnya.

Ika juga memastikan, seluruh program penanganan banjir telah disusun melalui rencana aksi roadmap yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. “Upaya penanganan di Jakarta di antaranya dengan membangun infrastruktur pengendali banjir, serta peningkatan kapasitas drainase kawasan,” tuturnya.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengemukakan, banjir yang terjadi di Jakarta terbagi menjadi dua kategori, yaitu lokal dan kiriman. Banjir kiriman biasanya disebabkan air sungai yang meluap ke permukiman warga di bantaran kali. “Penanganan banjir kiriman dilakukan dengan pengerukan badan sungai dan diperlebar untuk meningkatkan daya kapasitas air,” bebernya.

Sedangkan, banjir lokal terjadi akibat sistem saluran air yang buruk. “Penanganan banjir lokal itu bisa rehabilitasi seluruh saluran air dan diperbesar diameter atau dimensinya, sehingga tak tersumbat oleh sampah atau lumpur untuk terhubung dengan sungai atau danau,” bebernya.

Upaya Pemprov DKI menjalankan program pengerukan sedimen lumpur untuk mengantisipasi banjir ini diapresiasi Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth. Ia pun meminta Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta fokus mengeruk sedimen lumpur di seluruh sungai dan kali Jakarta.

Menurutnya, pengerukan sedimen lumpur merupakan salah satu upaya jitu untuk meminimalkan banjir di Jakarta. Tujuannya agar kali dan sungai tak lagi dangkal, sehingga ketika hujan lebat melanda, air tidak meluap ke permukiman warga.

“Fokus saja dulu di program pengerukan lumpur. Karena kegiatan ini lebih sederhana dan tidak membutuhkan waktu perencanaan yang terlalu lama,” jelasnya.

Legislator yang sudah dua periode terakhir di Parlemen Kebon Sirih ini pun berharap, dengan optimalisasi pengerukan lumpur, maka secara berkesinambungan dampak banjir akan semakin kecil dari waktu ke waktu.

“Pengerjaan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus dilakukan secara fokus, spesifik, dan terukur,” tegasnya.

Meski demikian, ia juga berpesan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki dan membangun saluran air di permukiman warga. Khususnya di wilayah rawan banjir, sehingga diharapkan penanganan banjir semakin efektif.

“Perbaikan dan pembangunan saluran air di wilayah permukiman warga yang rawan banjir juga harus terus ditingkatkan. Dengan begitu, air limbah rumah tangga dan air hujan dapat tertampung dan dialirkan dengan baik,” pungkasnya.

Baca juga: Terus Ditingkatkan, Pemprov DKI: 40.210 UMKM di Jakarta Gunakan Pembayaran Digital