TRIBUNNEWS - Keberhasilan penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta untuk mendukung perekonomian nasional dibuktikan dengan beragam penghargaan yang ia terima selama hampir dua tahun terakhir memimpin Jakarta. 

Teranyar, Pj. Gubernur Heru berhasil meraih penghargaan dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah untuk tingkat provinsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan itu diberikan lantaran Pj. Gubernur Heru meraih nilai tertinggi dalam kategori Apresiasi Khusus Fiskal Sangat Tinggi. Capaian ini melampaui perolehan nilai dari provinsi lain, seperti Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua Tengah, serta Papua Barat.

Heru pun menyebut, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu itu, ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran ASN, karena sinergi yang kuat telah membantu Jakarta mewujudkan upaya pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.

“Alhamdulillah, penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh kerja kolektif rekan-rekan ASN semua di Jakarta, di mana kita selalu bersinergi dalam bekerja untuk mengedepankan kepentingan warga Jakarta. Apresiasi ini menjadi babak baru bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, serta terus membangun Jakarta yang berkelanjutan, sekaligus terus menjaga stabilitas inflasi daerah," tuturnya.

Baca juga: Pemprov DKI Lakukan Pembaruan Sistem Pajak Daerah Salah Satunya Tarif PKB dan BBNKB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan inflasi year on year (y-on-y) DKI Jakarta pada Juli 2024 sebesar 1,97 persen. Angka itu lebih rendah daripada inflasi nasional y-on-y periode yang sama sebesar 2,13 persen.

Besaran inflasi ini termasuk kategori cukup terkendali. Angka tersebut pun dinilai cukup baik, lantaran terjadi deflasi dari bukan sebelumnya. Hal itu menjadi sinyal positif pula bahwa ekonomi Jakarta berada di jalur yang baik.

Pada Agustus 2024, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi juga mendapat penghargaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Terbaik Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024.Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang langsung memberikan penghargaan tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo.

Penilaian Penghargaan P3DN berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan aspek penilaian meliputi perencanaan, realisasi, evaluasi, dan kampanye. Penganugerahan P3DN 2024 menilai kinerja pada 2023. 

P3DN di Provinsi DKI Jakarta pada 2023 telah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu Juara 1 Nilai Transaksi E-Purchasing Terbesar Tahun Anggaran 2023 Periode Januari-Juli 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); Pemerintah Daerah dengan Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri serta Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terbesar Tahun 2023 dari LKPP. Capaian P3DN Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 25,584 triliun.

“Ini merupakan kali kedua Pemprov DKI mendapatkan penghargaan tersebut. Hal itu menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus berkontribusi, mendukung, serta mengoptimalkan pelaksanaan program P3DN,” kata Elisabeth.

Panen penghargaan tak hanya diterima Heru Budi pada 2024 ini. Sepanjang 2023 lalu, Pemprov DKI pun memperoleh sederet penghargaan bergengsi. Seperti penghargaan yang diterima Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi DKI Jakarta yang meraih  penghargaan tertinggi untuk kategori Kinerja TP2DD di tingkat provinsi regional Jawa-Bali. 

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan, raihan penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama TP2DD DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Khususnya aspek elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. 

"Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui percepatan belanja, Pemprov DKI telah sepenuhnya mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perpajakan pemerintah pusat. Tidak hanya itu, Pemprov DKI pun terus berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong UMKM agar naik kelas, dengan menyiapkan regulasi terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)," ujar Sri di Jakarta, Kamis (5/10).

Sri menambahkan, TP2DD Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengembangkan ekosistem digital, melalui perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar tradisional, kawasan wisata, dan sektor transportasi. Selain itu, TP2DD Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya pula mengembangkan pelayanan berbasis digital, melalui perluasan kanal pembayaran, seperti EDC (Electronic Data Capture), e-banking, m-banking, virtual account, UE (Uang Elektronik) reader, modern channel, kerja sama dengan marketplace, serta mengintegrasikan seluruh layanan dalam aplikasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.