Terjadi Gejolak Politik di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Terancam Digulingkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pertempuran dengan Hamas yang menguasai Jalur Gaza berakhir dengan genjatan senjata pada 21 Mei lalu.

Serangan Israel ke Jalur Gaza pun berhenti setelah 11 hari memporak-porandakan tempat tinggal warga Palestina tersebut.

Dilaporkan setelah pertempuran dengan Hamas berakhir, Israel meminta tambahan bantuan sebesar $ 1 miliar untuk mengisi kembali sistem pertahanan roketnya.

Mengutip middleeasteye.net (1/6/2021), hal itu diumumkan Senator AS Lindsey Graham pada hari Selasa.

Graham berjanji untuk memimpin upaya mengamankan bantuan tambahan di Kongres setelah Pentagon secara resmi menerima permintaan tersebut dalam beberapa hari mendatang.

Dilaporkan, senator tersebut bertemu dengan pejabat tinggi Israel minggu ini, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang kantornya memuji anggota parlemen dari Partai Republik itu sebagai "teman dan sekutu yang luar biasa".

Meski serangannya begitu menghancurkan Jalur Gaza, namun Israel sendiri mengalami kerugian, termasuk sebanyak 12 orang tewas akibat serangan roket Hamas yang menembus sistem pertahanan udaranya.

Sibuk berbenah setelah 11 hari pertempuran dengan Hamas, ternyata kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga harus menghadapi 'perang' lainnya.

Terjadi drama politik di Israel dengan bersepakatnya tokoh-tokoh oposisi Israel untuk mengambil kepemimpinan yang dipegang Benjamin Netanyahu selama 12 tahun.

Koalisi dari partai-partai oposisi Israel tersebut mencapai kesepakatan pada Rabu (2/6/2021) malam waktu setempat untuk membentuk pemerintahan baru Israel.

Atas bersepakatnya kelompok tersebut, menciptakan kemungkinan berakhirnya rekor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin negara tersebut.

Namun, Benjamin Netanyahu tak tinggal diam dan balik mengecam koalisi yang baru bersepakat tersebut.

Dilaporkan BBC (4/6/2021), Benjamin Netanyahu telah mengecam koalisi yang baru disepakati untuk menggulingkannya sebagai perdana menteri Israel.

Netanyahu meminta anggota parlemen sayap kanan untuk memblokir koalisi agar tidak menjabat.

Meski delapan pihak mencapai kesepakatan untuk bekerja sama membentuk pemerintahan baru, namun kelompok ini masih membutuhkan dukungan parlemen untuk menjabat.