Pemerintah Kedepankan Human Communication dalam Mewartakan Pandemi Covid-19
Kompetensi dari individu pranata humas sangat penting untuk membangun pesan yang bisa dimaknai oleh masyarakat luas
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pranata Humas pemerintah merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
Pemerintah mengedepankan prinsip human communication dalam menyampaikan berita terkait pencegahan Covid-19 dalam rangka adaptasi kenormalan baru.
“Fungsi pranata humas tidak hanya mekanik dan teknis, tapi fungsi humanisme atau human communication. Kompetensi dari individu pranata humas sangat penting untuk membangun pesan yang bisa dimaknai oleh masyarakat luas, agar pesat tersebut tidak hanya sent, tapi delivered,“ ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Selasa (28/7/2020).
Dalam Webinar Bimtek Pranata Humas Sebagai GPR dan Kompetensinya di Era Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut, Widodo berpesan pranata humas di seluruh tingkatan senantiasa selalu meningkatkan soft skill kehumasan sesuai dengan tuntutan zaman.
Pranata humas aseluruh Indonesia dituntut melakukan perubahan model komunikasi di tengah pandemi disesuaikan dengan gaya hidup sekarang yang serba go virtual.
“Kita harus mengomunikasi empati sosial buat saudara-saudara kita yang berjuangan melawan Covid-19, harus kita narasikan, deksripsikan, informasi yang masuk ke relung hati masyarakat Indonesia. Pemerintah telah berperan besar, menggelontorkan anggaran, bantuan sosial, ekonomi dan kesehatan agar supaya kita semua bisa melawan bersama-sama (Covid-19),” ujarnya.
Widodo berpesan agar pranata humas dalam mewartakan penanganann dan pencegahan Covid-19 menggunakan bahasa-bahasa yang praktis dan bahasa kedaerahan agar semua segmen masyarakat mengerti informasi yang disampaikan.
Ia juga meminta pranata humas tidak hanya sekedar mewartakan tapi memberi contoh bagaimana penerapan protokol Covid-19 di tengah adaptasi kenormalan baru.
Senada dengan Widodo, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu unsur dari Komite Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan diseminasi informasi oleh pranata humas memiliki tantangan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan demi memutus mata rantai Covid-19.
“Tantangan utama diseminasi informasi di tengah pandemi adalah bagaimana memasarkan informasi agar terjadi perubahan perilaku dalam adaptasi kebiasaan baru, sehingga masyarakat tidak hanya melihat (informasi) tapi melakukan apa yang telah kita sampaikan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kominfo Selamatta Sembiring menegaskan pranata humas bertanggung jawab membangun citra dari pemerintah secara keseluruhan.
Saat ini kegiatan terkati pengelolaan medsos, konten kreatif, dan diseminasi informasi melalui media non konvensional lainnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas pranata humas sehari-hari.
Penyelenggaraan Government Public Relations (GPR) terdapat kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pranata humas yang memiliki kemampuan managemen komunikasi publik serta mengembangkan sistem kepranata humas yang baik.
“Tugas pranata humas kini tidak hanya membuat siaran pers saja, tapi berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi seperti: mendesain konten berbentuk grafis, meme, photo quote, komik, ilustrasi, karikatur, logo, menyusun konten berbentu narasi untuk media sosial, memproduksi konten berbentuk gambar dalam bentuk visual bergerak, memproduksi informasi audio visual dalam bentuk dokumenter, footage, live streaming, vlog, photo slide dan lain-lain,” ujar Selamatta.
Dalam kesempatan tersebut Rully Nasrullah, Pakar Media Sosial, menekankan tentang kemampuan para Pranata Humas untuk mampu meyakinkan khalayak dalam hal ini netizen dalam membangun komunikasi masa di era digital saat ini.
"Di era Digital ini yang paling berat adalah hubungan dengan Netizen, karena tantangannya adalah khalayak butuh pengertian yang luar biasa perlu kepercayaan yang luar biasa. Karena bagi pranata humas pemerintah seringkali apapun yang dilakukan dinilai salah apalagi di dunia digital ketika interaksi menjadi terbatas, orang bisa menjadi siapa saja, maka komentarnya bisa menjadi sangat luar biasa,” tutup Rully.