TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan fiskal pada 2022, akan dilakukan secara ekspansif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak merebaknya wabah global COVID-19 di tanah air. Sehingga, selain dapat menyehatkan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus tepat sasaran dalam penyelenggaraan negara tahun depan.

"Konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kegiatan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 pada Senin (16/8/2021).

Terdapat enam hal yang akan menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskal yang disusun antara lain, pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 melalui serangkaian kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan sebagai pilar utama dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya ini.

Kesehatan menjadi hal yang penting, mengingat melalui aspek inilah, pandemi dapat dihentikan dalam beberapa waktu ke depan secara optimal.

"Melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan," tutur Kepala Negara.

Kedua, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang sangat terdampak dari merebaknya pandemi selama 1,5 tahun belakangan ini. Sehingga, masyarakat yang memiliki kategori tersebut dapat senantiasa bertahan dari dampak buruk merebaknya wabah global COVID-19 yang mendera di berbagai aspek.

Ketiga, memperkuat upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di masa pandemi. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan melalui dalam jaringan atau daring yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Dengan begitu, kualitas SDM dalam negeri akan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri.

"Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing," kata Presiden.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu. Dan juga meningkatkan adaptasi teknologi-teknologi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan hal di atas.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Sehingga, setiap anggaran APBN yang digelontorkan pemerintah dapat membawa dampak positif bagi seluruh daerah di tanah air.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan berbasis zero based budgeting. Tujuannya, mendorong sinergi antara pusat dan daerah ketika menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan fokus utamanya adalah piroritas berbasis hasil terhadap berbagai ketidakpastian yang bisa berpotensi terjadi.

"Melanjutkan reformasi penganggaran dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien," imbuh Kepala Negara.

Dengan fokus-fokus ini, maka pemerintah memerlukan alokasi APBN Tahun 2022 mencapai Rp2,708 triliun. Meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,938, triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp770,4 triliun.