TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman mengaku mendapatkan informasi ada upaya penjegelan yang dilakukan terhadap Anies Baswedan supaya tidak maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024.

Benny K Harman bahkan menyebut pihak yang berupaya untuk menjegal itu berupa "genderuwo".

Tak hanya itu, Benny K Harman menyebut upaya penjegalan yang dilakukan 'genderuwo' terhadap langkah Anies Baswedan itu di antaranya dengan melibatkan KPK.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, tepatnya Rabu 7 September 2022, Anies Baswedan diperiksa KPK selama 11 jam.

"Saya hanya dengar saja. Ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak menghendaki pak Anies menjadi calon presiden (Capres)," kata Benny di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Kendati demikian, Benny tidak membeberkan secara detail sosok atau pihak yang menjadi penjegal bagi langkah Anies Baswedan maju nyapres tersebut.

Dia hanya memastikan kalau pihak yang dimaksud tersebut memiliki kekuatan yang tak terlihat.

Baca juga: Demokrat Menduga Ada Pihak Coba Jegal Anies Baswedan Jadi Capres 2024: Ada Genderuwo, Invisible Hand

"Saya tidak tahu. Tapi yang penting ada invisible power. Invisible hand yang ingin menjegal," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Adapun bentuk penjegalan itu kata Benny, termasuk soal pelibatan Anies Baswedan dalam kasus hukum atau perihal lainnya.

Upaya itu kata dia dilakukan memang sengaja sebelum bergulirnya kontestasi politik.

"Pasti targetnya seperti itu," ucapnya.

Kata Anies

Sementara,Anies Baswedan mengaku tidak tahu perihal dugaan adanya pihak yang ingin menjegal langkahnya sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

"Penjegalan siapa? Nggak tahu saya itu," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9/2022).

Meski sudah dijelaskan, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu malah memilih untuk tak banyak berkomentar.

Baca juga: Siap Dicalonkan Jadi Capres, Anies Minta Masyarakat Menilainya Berdasarkan Kenyataan & Rekam Jejak

Apalagi, saat mengetahui pernyataan tersebut merujuk pada pemeriksaan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi balap mobil listrik kelas dunia Formula E.

"Saya nggak komentar dahulu. Nggak komentar ya. Gitu ya," lanjutnya.

Deklarasi Nyapres

Diwartakan sebelumnya, Anies Baswedan mengaku siap jadi capres pada Pilpres 2024 saat diwawancara kantor berita Reuters di Singapura.

Orang nomor satu di ibu kota ini menyebut, dirinya siap jadi capres 2024 bila ada partai politik (parpol) yang mau mengusungnya.

"Saya siap maju sebagai presiden bila ada partai yang mengusung," ucapnya dilansir dari Reuters, Jumat (16/9/2022).

Gubernur Anies Baswedan pun mengaku kaget saat elektabilitasnya meroket dalam setiap survei.

Dalam setiap jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Anies Baswedan tak pernah absen dari tiga besar.

"Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye, saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas," ujarnya.

Sebagai informasi, belakangan Gubernur Anies Baswedan memang dikaitkan dengan sejumlah parpol.

Bahkan, namanya masuk dalam bursa capres Partai Demokrat, NasDem, PKS, hingga PAN.

Walau demikian, belum ada satu pun parpol yang mendeklarasikan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 mendatang.

Beberapa tokoh politik lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani pun disebut-sebut bakal jadi saingan Anies dalam Pilpres 2024.

PAN: Demokrat Tak Perlu Bangun Opini Dramatis

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan elite Partai Demokrat soal isu penjegalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk ikut pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman sebelumnya mengaku mendengar isu Anies Baswedan dijegal agar tak bisa ikut pilpres 2024.

Viva mengingatkan elite Demokrat agar tak membangun opini seakan-akan ada teror politik menjegal Anies untuk maju di pilpres 2024.

"PD (Partai Demokrat) janganlah membangun opini bahwa seakan-akan ada teror politik melalui gerakan penjegalan seseorang yang berniat maju di pilpres, yang memakai invisible power, invisible hand, atau istilah dramatis lainnya," kata Viva dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).

Viva menanyakan penjegalan yang dimaksud Benny Harman lantaran partai politik (parpol) belum mengumumkan calon presiden (capres) yang bakal diusung.

"Bagaimana mau dijegal, lha dari partai politiknya juga belum mengumumkan siapa nama yang akan diusung di pilpres 2024?" ujar Viva.

Menurutnya, saat ini hanya ada tiga poros yang secara matematis dapat lolos memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen kursi DPR RI sesuai pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 yaitu KIB, PDI Perjuangan, dan Koalisi Gerindra-PKB.

"Tiga poros ini belum secara resmi mengumumkan nama-nama paslon capres dan cawapres di pilpres 2024. Masih cair dan dinamis," ucapnya.

"Yang belum menentukan koalisinya adalah NasDem, PD, dan PKS," sambung Viva.

Dengan kondisi demikian, Viva menuturkan masih ada waktu bagi parpol melakukan percepatan koalisi atau bergabung, berkolaborasi, atau bersinergi untuk memenuhi persyaratan presidential threshold.

"Satu hal, persoalan pencalonan di pilpres adalah domain partai politik, bukan kewenangan lembaga eksekutif," ungkapnya.

Lebih lanjut, Viva menjelaskan meski tergabung dalam gerbong koalisi pemerintahan, buktinya partai-partai politik memutuskan secara independen menentukan koalisi pilpres 2024.

"Jika pemerintah melakukan penjegalan melalui invisible hand atau invisible power, itu adalah mission imposible," imbuhnya.

Sebagian berita tayang di Tribun Jakarta dengan judul: Sebut 'Genderuwo' Jegal Langkah Nyapres Anies Baswedan, Demokrat Ungkap Pelibatan KPK